KLB Seharusnya Menjadi Koreksi bagi SBY-AHY

JAKARTA- Direktur Politik Lembaga Pengkajian dan Informasi Pembangunan Bangsa (LPIPB) Teddy Mulyadi menilai munculnya nama Moeldoko dalam kemelut di tubuh Partai Demokrat seharusnya menjadi koreksi bagi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebab, tidak mungkin orang luar tiba-tiba dipilih menjadi ketua umum dalam kongres luar biasa (KLB) PD yang digelar di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Teddy memprediksi, kemelut di tubuh partai berlambang mercy itu sudah melalui proses yang panjang. Selain itu, kekecewaan dari para pendiri dan senior partai yang mengemuka selama ini tidak diakomodasi. 

“Jadi, mengemukanya kasus internal PD, seharusnya menjadi koreksi bagi SBY dan AHY. Mereka malah seperti kebakaran jenggot menyikapi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. Baik AHY maupun SBY langsung bikin statement-statement yang cenderung menarik-narik Presiden Jokowi,” ujar Teddy dalam keterangannya, Minggu (14/3).

Menurut Teddy, sikap AHY yang kerap menyebut KSP Moeldoko berulang-ulang seolah mau menggambarkan ke publik KSP secara kelembagaan terlibat dalam upaya yang disebut kubu AHY sebagai kudeta. “Padahal, tidak ada kaitannya KSP, apalagi presiden dengan KLB Demokrat,” ucapnya. 

Teddy mengingatkan, penggagas KLB adalah para senior dan pendiri PD. Dalam hal ini mereka diprediksi sangat memahami AD/ART PD. “Saya kira tidak mungkin mereka mau melaksanakan KLB, bila dari awal sudah tahu menabrak AD/ART. Kelihatannya penggagas KLB begitu percaya diri melaksanakannya. Justru AHY yang langsung blingsatan,” ucap Teddy.

Dia menyarankan kubu AHY sebaiknya tidak mengaitkan Moeldoko dengan KSP. Sebab, dipilihnya Moeldoko sebagai ketua umum PD versi KLB Sibolangit, sifatnya pribadi. Teddy juga meyakini Kemenhukam bisa menyikapi persoalan ini dengan bijak.

Bukan tidak mungkin kepengurusan PD versi KLB yang akan disahkan. “Intinya, kalau AHY merasa bersih, kenapa harus risih. Selesaikan persoalan internal PD dengan bijak. Bukan dengan mengumbar omongan, bikin jumpa pers, sampai harus menyeret-nyeret Pemerintahan Jokowi,” tukas Teddy.

Sementara itu, Ketua Seknas Dakwah Indonesia Kiai Rizal Maulana mengingatkan, kondisi bangsa lagi sulit. Namun, sejumlah elite malah masih saja sibuk berkonflik. “Kisruh internal partai di masa pandemi ini tentu akan menyulitkan kerja pemerintah. Coba saja lihat, ketika ke Kemenhukam atau KPU, datang berbondong-bondong, ini kan bisa jadi klaster baru penyebaran Covid-19,\" ucapnya.

Menurut Kiai Rizal, munculnya masalah di internal PD, bisa jadi karena ada sesuatu yang tidak beres dalam organisasi tersebut. “Jadi bukan malah menyalahkan orang luar. Seharusnya introspeksi diri dan lakukan pembenahan segera, bukannya malah \'menyerang\' pemerintah,” pungkas Kiai Rizal. (gir/jpnn)

Sumber: