Susun Desain Mitigasi Bencana, BNPB Gelar FGD di Cirebon

CIREBON - Penanganan bencana banjir di sejumlah lokasi di Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu harus dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina ditemui usai menghadiri acara Forum Group Discussion (FGD) Desain Mitigasi Bencana Wilayah Ciayumajakuning, di salah satu hotel berbintang wilayah Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Selasa (16/3).

Selly mengatakan, di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning), selain bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang turut menghantui.

\"Sayangnya, penanganannya hanya di level masing-masing daerah, tanpa terintegrasi satu sama lainnya. Belum lagi upaya mitigasi yang belum optimal. Mitigasi bencana di wilayah Ciayumajakuning harus terkoneksi dan terintegrasi, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota,\"kata mantan Wakil Bupati Cirebon ini.

Selly menuturkan, pemerintah daerah memang memiliki program dan ketersediaan anggaran untuk mitigasi bencana. Tapi sayangnya, tidak punya grand design atau blue print mengenai penanggulangan bencana yang akan dikerjakan bersama-sama antardaerah.

\"Melalui FGD ini kita rumuskan kesimpulan, rencana aksi untuk mitigasi maupun penanganan bencana. Selanjutnya kesimpulan ini untuk pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Agar semua program penanggulangan bencana itu terintegrasi,\" tutur politisi PDI Perjuangan dari Dapil VIII Jawa Barat (Cirebon-Indramayu) itu.

Dengan demikian, Selly menambahkan, antar pemerintah daerah di Ciayumajakuning memiliki roadmap penanggulangan bencana, baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Roadmap ini dinilai penting, termasuk untuk mengantisipasi terjadinya dampak bencana yang dipicu program pembangunan yang dilakukan pemerintah.

\"Seperti disampaikan pula oleh Bapenas, bahwa program pembangunan yang dilakukan pemerintah juga harus memperhatikan resiko bencana. Misalnya, ketika pembangunan jalan tol, ternyata menyebabkan banjir di titik tertentu di Cirebon timur, karena mengganggu aliran sungai,\" tuturnya.

Selly menyebutkan, seiring dengan kebutuhan grand design mitigasi bencana, dibutuhkan juga regulasi yang menjamin program mitigasi maupun penanggulangan bencana bisa berjalan optimal. Tidak terpengaruh oleh pergantian kepala daerah maupun faktor lainnya.

\"Perlu regulasi yang disepakati bersama untuk mengatur, siapapun kepala daerahnya, harus menjalankan program yang sudah dibuat. Artinya, penanggulangan bencana harus masuk ke RPJMD maupun RPJPD, serta renstra SKPD untuk dijalankan bersama,\" sebutnya.

Sementara itu, Deputi bidang pencegahan BNPB, Lilik Kurniawan mengapresiasi inisiasi Selly untuk mengadakan FGD tersebut.

\"Upaya preventif dalam penyikapan terhadap potensi bencana sangatlah penting. Termasuk penanganan secara komprehensif dan terintegrasi. Ini salah satu pemikiran cerdas. Biasanya kita hanya berpikir responsif. Tapi beliau (Selly, red) berpikir, harus preventif juga. Tidak bisa parsial masing-masing lembaga, maka harus dibicarakan secara sinergi. Makanya kita buat FGD ini,\" ucapnya

Lilik mengaku tidak mudah menyusun rencana aksi bersama lintas daerah. Namun jika semua pihak berkomitmen, bisa direalisasikan bersama.

\"Hal yang patut diperhatikan juga adalah sinkronisasi rencana aksi tersebut dengan rencana pembangunan di semua tingkatan. Konsekuensi kita tinggal di Indonesia, memang harus prepare terhadap ancaman bencana. Negara kita memang kaya raya, tapi memiliki konsekuensi potensi bencana,\" akunya.

Sumber: