Selly: Mitigasi Bencana Harus Terintegrasi

CIREBON-Bencana banjir, longsor dan angin puting beliung kerap terjadi di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning). Namun, penanganan bencana di eks Karisidenan Cirebon belum terintegrasi dan komprehensif

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina dalam acara Forum Group Discussion (FGD) Desain Mitigasi Bencana di Wilayah Ciayumajakuning, di salah satu hotel di Kedawung Kabupaten Cirebon, Selasa (16/3).

“Mitigasi bencana di wilayah Ciayumajakuning harus terkoneksi dan terintegrasi, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota,” ungkap Selly.

Dikatakan Selly, pemerintah daerah memang memiliki program dan ketersediaan anggaran untuk mitigasi bencana. Tapi sayangnya, tidak punya grand design atau blue print mengenai penanggulangan bencana yang akan dikerjakan bersama-sama antardaerah.

“Melalui FGD ini kita rumuskan kesimpulan, rencana aksi untuk mitigasi maupun penanganan bencana. Selanjutnya kesimpulan ini untuk pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Agar semua program penanggulangan bencana itu terintegrasi,” tutur politisi PDI Perjuangan (PDIP) dari Dapil Cirebon-Indramayu itu.

Dengan demikian, kata Selly, antarpemerintah daerah di Ciayumajakuning memiliki road map penanggulangan bencana, baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Ditegaskannya, road map ini dinilai penting, termasuk untuk mengantisipasi terjadinya dampak bencana yang dipicu program pembangunan yang dilakukan pemerintah.

“Seperti disampaikan pula oleh Bappenas, bahwa program pembangunan yang dilakukan pemerintah juga harus memperhatikan risiko bencana. Misalnya, ketika pembangunan jalan tol, ternyata menyebabkan banjir di titik tertentu di Cirebon timur, karena mengganggu aliran sungai,” terangnya.

Menurut Selly, dibutuhkan juga regulasi yang menjamin program mitigasi maupun penanggulangan bencana bisa berjalan optimal. Tidak terpengaruh oleh pergantian kepala daerah maupun faktor lainnya.

“Artinya, penanggulangan bencana harus masuk ke RPJMD maupun RPJPD, serta renstra SKPD untuk dijalankan bersama,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lilik Kurniawan mengapresiasi inisiasi Selly untuk pihaknya mengadakan FGD tersebut. Menurutnya, upaya preventif dalam penyikapan terhadap potensi bencana sangatlah penting. Termasuk penanganan secara komprehensif dan terintegrasi.

“Ini salah satu pemikiran cerdas. Biasanya kita hanya berpikir responsif. Tapi beliau (Selly, red) berpikir harus preventif juga. Tidak bisa parsial masing-masing lembaga, maka harus dibicarakan secara sinergi. Makanya kita buat FGD ini,” ungkap Lilik.

Ia mengakui, tidaklah mudah menyusun rencana aksi bersama lintas daerah. Namun jika semua pihak berkomitmen, bisa direalisasikan bersama. “FGD ini tujuannya kita memiliki grand design yang memuat rencana aksi, tidak hanya tahun ini, tapi tiga atau lima tahun ke depan,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung (BBWS Cimancis), Ismail Widadi mengatakan, banjir yang terjadi di wilayah Ciayumajakuning dipicu limpasan air dari sungai. Penampung sungainya tidak mampu menampung debit air tinggi.

“Secara umum, faktor utamanya sebagaimana BMKG menyampaikan, karena curah hujan yang ekstrem dimana-mana. Bukan hanya di Ciayumajakuning. Tapi se-Indonesia mengalami hujan ekstrem,” ungkap Ismail.

Sumber: