Pendopo Diminta Jadi Milik Kota Cirebon, Bupati Imron: Kenapa Tidak Minta Gedung Negara Saja?

Pendopo Diminta Jadi Milik Kota Cirebon, Bupati Imron: Kenapa Tidak Minta Gedung Negara Saja?

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon menginginkan kepemilikan Pendopo milik Kabupaten Cirebon di Jalan RA Kartini yang kini dijadikan rumah dinas bupati.

Meski tercatat sebagai aset Pemkab Cirebon, lokasi Pendopo yang digunakan sebagai rumah dinas bupati tersebut ada di Kota Cirebon.

Keinginan atas kepemilikan Pendopo tersebut diketahui sudah disampaikan saat Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum berkunjung.

Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulun menjanjikan kehadiran Pemprov Jabar dalam upaya penyelesaian \'perselisihan\' aset daerah.

\"Ada aset yang masih diharapkan oleh Pemkot Cirebon, tapi masih dikuasai dan dimanfaatkan Pemkab Cirebon. Pemprov Jabar harus hadir memberikan solusi,\" janjinya.

Masalahnya, Pemkab Cirebon juga tidak akan begitu saja melepaskan aset tersebut. Bupati, Drs H Imron MAg menegaskan, seharusnya terkait masalah pendopo, walikota terlebih dulu bicara dengan dirinya. Tidak langsung kepada wakil gubernur.

\"Pendopo inikan simbol Kabupaten, sampai dengan saat ini masih digunakan. Kalau mau mengambil atau memanfaatkan, harusnya minta yang tidak dipakai. Bisa yang milik Provinsi yang Bakorwil (Gedung Negara) saja kalau Pemkot mau,\" ujar Imron.

Ditambahkan Imron, munculnya isu tersebut dinilai sangat tidak etis, mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19. Karena itu, ia tidak akan menanggapi serius keinginan Walikota tersebut.

\"Sedang Covid-19 begini dimunculkan isu begitu. Ya tidak usah ditanggapi,\" imbuh Imron.

Menurut Imron, sebelum mengutarakan ke Wagub, harusnya Walikota lebih dahulu berkoordinasi dengan Pemkab Cirebon. Hal ini untuk mengurangi perdebatan di ruang publik terkait keinginan Walikota mengambil alih pendopo rumah dinas Bupati.

“Kan harusnya nanya dulu. masih dipakai atau tidak, masih diperlukan atau tidak sehingga komunikasinya baik, Inikan pendoponya masih digunakan, masih diperlukan juga oleh kabupaten,\" ungkapnya. (dri)

Baca juga:

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: