Ramai Soal Pengalihan Aset Pendopo Bupati Cirebon, Ini Kata Wagub Uu

\"Jadi kemarin waktu di Kota Cirebon itu saya diminta oleh seseorang, saya berbicara soal Kantor Disnakertrans Kabupaten Cirebon yang lokasinya ada di Kota Cirebon. Juga berdampingan dengan Kantor Disnakertrans Kota Cirebon. Karena kalau ada apa-apa kota ikut riweuh, apalagi kalau ada demo, kebagian macetnya. Saya malah tidak menyinggung soal pendopo.”

POLEMIK Pendopo Bupati Cirebon yang belakangan diminta oleh Pemkot Cirebon akhirnya ditanggapi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum saat berkunjung ke Cirebon, Rabu (28/4). Diterangkan Uu, dalam kunjungannya beberapa waktu lalu ke Cirebon, ia mengaku menyampaikan beberapa hal namun tidak sekalipun menyinggung persoalan kepemilikan Pendopo Kabupaten Cirebon yang ada di Kota Cirebon.

\"Jadi kemarin waktu di Kota Cirebon itu saya diminta oleh seseorang, saya berbicara soal Kantor Disnakertrans Kabupaten Cirebon yang lokasinya ada di Kota Cirebon. Juga berdampingan dengan Kantor Disnakertrans Kota Cirebon. Karena kalau ada apa-apa kota ikut riweuh, apalagi kalau ada demo, kebagian macetnya. Saya malah tidak menyinggung soal pendopo,” ujarnya.

Dijelaskan Uu, terkait aset, batas wilayah dan hal-hal lainnya sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga ia menganggap persoalan tersebut sudah selesai dan tidak ada persoalan lagi.

Selain itu di waktu ia menjadi Bupati di Tasikmalaya, ada 10 dinas kabupaten yang letak kantornya ada di Kota Tasikmalaya. Untuk menyelesaikan hal tersebut, harus dibicarakan dengan baik melalui koordinasin yang baik.

\"Ketika muncul persoalan serupa terkait Pendopo Tasikmalaya, saya waktu itu mempertahankan Pendopo Bupati Tasikmalaya dengan menjadikan Cirebon sebagai rujukan. Saya sampaikan ke Pak Gubernur waktu itu bahwa di Cirebon bisa dan tidak ada masalah, ini sama kayak pemprov yang punya pendopo di Banten,” imbuhnya.

Uu meminta hal tersebut tidak dijadikan polemik, hubungan baik kedua wilayah juga harus terus ditingkatkan. Ia mengaku tidak punya nait buruk, tujuannya berbicara hal tersebut adalah untuk kebaikan, sehingga kalau sudah tidak ada masalah harusnya bisa kembali berjalan sediakala.

\"Apalagi pendopo ini kan masalah politik. Urusannya kan sensitive. Kami tidak paham politik di Cirebon, psikologinya seperti apa. Sehingga kami tidak berhak berbicara masalah itu. Kalau kantor dinas kan urusannya birokarasi, sehingga kami punya kewajiban untuk membereskan hal tersebut,\" katanya. (dri)

Sumber: