Menhan Sebut PT TMI Bukan Broker

JAKARTA- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sudah menjelaskan soal anggaran alutsista senilai Rp1.760 triliun ke Komisi I DPR RI. Pertemuan dilakukan secara tertutup pada Rabu (2/6). Selain anggaran, keberadaan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) juga ditanyakan anggota dewan.

“Menhan Pak Prabowo menjelaskan peran PT TMI bukanlah broker alias makelar dalam pengadaan alutsista TNI senilai Rp1.760 triliun. PT TMI dibentuk dibentuk hanya untuk membantu Kemhan melakukan studi. Informasi yang berkembang PT TMI bertindak sebagai broker. Namun Menhan menjamin itu tidak akan terjadi,\" ujar anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon di Jakarta, Kamis (3/6).

PT TMI, lanjutnya, tidak akan menjadi broker. Namun, hanya menjadi konsultan. Terkait adanya orang-orang dekat Prabowo yang masuk dalam jajaran komisaris di PT TMI juga ditanyakan. “Kami tanya apakah ini ada kepentingan partai tertentu dan kolega kedekatan. Menhan menjawab tidak ada. PT TMI secara kebetulan diisi orang yang sudah pensiun dan para pakar,\" paparnya.

Effendi menyebut Prabowo menjelaskan hanya kebetulan ada koleganya di Gerindra yang menjabat komisaris di PT TMI. Para kader Gerindra tersebut menjabat sebagai petinggi PT TMI karena latar belakang pensiunan militer dan pakar.

Isu anggaran alutsista senilai Rp1.760 Triliun masih terus bergulir. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menegaskan Indonesia haris siap menghadapi segala ancaman yang akan datang. “Indonesia harus memiliki alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) yang efektif dan mutakhir,” ujar Juru Bicara Menteri Pertahanan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak Dahnil melalui akun Twitternya di Jakarta, Kamis (3/6).

Selain itu, lanjur Dahnil, negara harus memiliki tentara yang profesional, patriotik, dan militan. Baik secara teknis, teknologis maupun organisatoris. “Pertahanan negara mensyaratkan harus memiliki rakyat yang patriotik, militan, dan cinta Tanah Air,” katanya.

Dahnil mengatakan Kemenhan berkeinginan agar industri pertahanan dalam negeri bisa mendukung. Di samping itu, bisa melakukan perbaikan, perawatan, dan pemeliharaan alpalhankam yang dimiliki TNI. Menurutnya, ada beberapa ancaman yang dihadapi. Antara lain, ancaman aktual terdiri atas ancaman militer (pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing, separatisme, radikalisme dan teroris), dan ancaman nonmiliter (ancaman siber, spionase, intelijen, perompakan, bencana alam, dan lainnya).

“Selain itu, ancaman potensial, yakni ancaman militer (perang konvensional atau perang terbuka, ancaman senjata nuklir) dan ancaman nonmiliter (krisis ekonomi dan imigran asing), serta ancaman hibrida berupa serangan senjata biologis dan wabah penyakit,\" terang Dahnil.

Agar Indonesia memiliki alpalhankam yang efektif dan mutakhir mengatasi segala ancaman, maka diperlukan modernisasi alutsista TNI. Hal itu perlu dilakukan, adanya keterbatasan jumlah alpalhankam dan amunisi yang dimiliki saat ini. Sebagian besar berusia tua dan tidak beroperasi optimal.

“Selain itu bekal pokok prajurit tidak cukup untuk bertempur dalam waktu lama,\" imbuhnya. Karena itu, jelas Dahnil, Kemenhan mencari formula terbaik. Yakni melakukan reorganisasi belanja dan pembiayaan Alpalhankam Kemhan dan TNI.

Formula ini tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) khusus Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024. Dahnil memastikan pembelian alutsista tersebut tidak akan membebani APBN. Juga tidak mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

“Pinjaman dari beberapa negara yang akan digunakan untuk pembelian alutsista ini akan diberikan dalam tenor yang panjang. Bunganya sangat kecil dan pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun dialokasikan di APBN,” urai Dahnil, seraya menambahkan dengan investasi yang dilakukan secara langsung pada tahun 2021-2024, akan meningkatkan posisi tawar Indonesia. (rh/fin)

Sumber: