APBD 2014 Defisif Rp77 Miliar

APBD 2014 Defisif Rp77 Miliar

SUMBER - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Cirebon tahun 2014 antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon sudah pada tahap akhir. Dalam rapat yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Cirebon lantai dua kemarin (30/8), untuk sementara dalam  APBD Kabupaten Cirebon tahun 2014, sumber pendapatan daerah diproyeksikan mencapai  Rp2,5 triliun lebih. Anggaran itu berasal dari PAD sebesar Rp321 miliar yang meliputi pajak daerah sebesar Rp117 miliar, hasil retribusi daerah sebesar Rp53 miliar dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp142 miliar. Namun, untuk belanja daerahnya mencapai Rp2,6 triliun lebih, dimana pada porsi belanja tak langsung yang meliputi belanja pegawai mencapai Rp1,5 triliun. Sehingga dalam data yang disampaikan tim anggaran, APBD Kabupaten Cirebon tahun 2014 masih defisit sebesar Rp77 miliar. Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Zaenal Arifin Waud meminta kepada tim anggaran untuk menerangkan mengapa porsi pendapatan dan belanja mengalami selisih yang sangat besar. Sebab, sampai saat ini belum ada sumber keuangan yang mampu menutupi defisit anggaran yang mencapai Rp77 miliar. “Harus ada yang dipangkas, agar defisit anggaran tidak terlalu jauh,” ucapnya. Kemudian, anggota DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setiawan SSI meminta apakah ada yang bisa dipangkas dalam anggaran belanja daerah demi mengefisiensikan pengeluaran. “Kami ingin penggunaan anggaran harus ketat, sehingga tidak banyak yang menguap di mana-mana,” tegasnya. Sementara, Kabag Keuangan Setda Kabupaten Cirebon Tambak Moh Soleh AMd menjelaskan, kalau mau mendongkrak proporsi antara jumlah pendapatan daerah dengan belanja daerah adalah mendorong peningkatan pendapatan umum daerah, salah satunya menggenjot pajak restoran, zonaisasi harga tanah. “Paling penting mendorong persentase dana perimbangan dari provinsi mengenai pajak BBM harus 70 persen daerah dan 30 persen provinsi, namun selama ini kan terbalik,” jelasnya. Ia pun setuju untuk efisiensi pengeluaran anggaran, salah satunya mendorong belanja hibah yang berbasis peningkatan IPM. “Jangan dana hibah dibagi-bagikan untuk kepentingan yang tidak berbasiskan peningkatan IPM, ini akan terbuang percuma,” terangnya. Setelah rapat berjalan lama, pimpinan Banggar akan melanjutkan pembahasan pada Senin mendatang guna menemukan solusi agar selisih anggaran pendapatan dan anggaran belanja tidaklah besar. “Kita akan lanjutkan pada senin mendatang,” tukas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Junaedi ST. (jun)   FOTO: MOHAMAD JUNAEDI/RADAR CIREBON    

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: