Per Hari, Vaksinasi Sudah Tembus 1 Juta Suntikan

Per Hari, Vaksinasi Sudah Tembus 1 Juta Suntikan

TINGGINYA pertumbuhan kasus Covid-19 direspons pemerintah dengan lebih gencar melakukan vaksinasi. TNI digerakkan melalui serbuan vaksinasi kepada masyarakat. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan bahwa TNI bersama Polri berada di garda depan mendorong pelaksanaan vaksinasi.

”Kegiatan (serbuan vaksinasi) itu akan terus kami laksanakan,” tegasnya. Tidak hanya di Jawa, daerah lain di luar Jawa pun tidak luput dari serbuan vaksinasi.

Hadi sudah berkeliling bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Khusus TNI, personel dari tiga matra ikut ambil bagian dalam serbuan tersebut. Hari ini (28/6) rencananya serbuan vaksinasi dilakukan di Manokwari. Kodam XVIII/Kasuari memastikan hal itu setelah mendapat arahan langsung dari Presiden Joko Widodo.

Tidak hanya di level kodam, serbuan vaksinasi juga dilaksanakan sampai level kodim dan koramil. Demikian juga lanud dan lanal. Hadi sudah menginstruksikan seluruh jajaran TNI bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah melaksanakan serbuan vaksinasi. ”Apabila di wilayah-wilayah tersebut ada vaksinasi, satuan-satuan TNI dan Polri, termasuk dinas kesehatan, dilaksanakan secara bersama-sama,” imbuhnya.

Salah satu target yang dikejar adalah vaksinasi terhadap 1 juta orang per hari. ”Semua berharap 1 juta (vaksin) per hari bisa terealisasi,” ungkap Hadi. Kemarin target itu tercapai dengan menyuntikkan 1.083.632 vaksin.

Sementara itu, rekor baru vaksinasi tercapai pada Sabtu (26/6), yakni 1,31 juta. ”Vaksinasi menjadi salah satu upaya penting dalam mengurangi laju persebaran virus sehingga mengurangi lonjakan kasus dan membawa kita keluar dari pandemi,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin.

Kemenkes telah mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan seluruh pos pelayanan vaksinasi seperti kantor kesehatan pelabuhan (KKP), RS vertikal, dan poltekkes di seluruh Indonesia untuk melakukan vaksinasi kepada semua target sasaran. Bahkan, syarat vaksinasi sesuai dengan KTP dihilangkan.

Budi mengatakan, pemerintah terus mengupayakan ketersediaan vaksin, baik lewat skema multilateral maupun bilateral. Itu dilakukan demi mencukupi stok saat ini dan menjaga laju vaksinasi tetap tinggi di angka 1 juta dosis per hari.

Tercapainya 1 juta vaksin dalam sehari tersebut mendapat apresiasi dari DPR. Selanjutnya, parlemen mendorong jumlahnya bisa ditingkatkan. Hal itu mungkin dilakukan jika semua fasilitas kesehatan yang dimiliki negara dimaksimalkan untuk vaksinasi. Jumlahnya bisa menembus 2 juta vaksin per hari.

”Indonesia memiliki lebih dari 20 ribu layanan kesehatan dari klinik pratama hingga rumah sakit. Jika semua dioptimalkan, misal per layanan kesehatan dilakukan 200 vaksinasi, bisa mencapai 2 juta vaksin per hari tanpa kerumunan berlebihan,” jelas anggota Komisi I DPR Sukamta.

Selain dari fasilitas kesehatan, Sukamta menambahkan, peran tenaga kesehatan per segmen bisa dimaksimalkan. Misalnya, pemberian kepada anak-anak dan ibu-ibu bisa dilakukan posyandu. Harapannya, itu bisa membantu target nasional 180 juta vaksin hingga akhir 2021.

Terkait dengan penanganan medis bagi pasien terpapar Covid-19, DPR mendorong inovasi layanan, khususnya bagi mereka yang menjalani isolasi mandiri. Dengan kapasitas rumah sakit yang sudah penuh, pasien sulit mendapat penanganan langsung. Di sisi lain, pasien isolasi mandiri juga butuh pengecekan oleh nakes.

Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris mengusulkan layanan telemedicine atau penggunaan teknologi untuk layanan kesehatan jarak jauh. Selain lebih aman bagi pasien, tenaga kesehatan tidak akan kewalahan dan risiko terpapar virus dari pasien bisa ditekan. ”Namun, di sisi lain, pemerintah harus tetap menjamin pemberian layanan kesehatan secara gratis kepada pasien isoman tersebut lewat telemedicine. Semua harus dilakukan dengan gratis kepada pasien yang tidak tertampung di faskes pemerintah,” jelas Charles.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi Syariah dan Halal Sholahuddin Al-Aiyub mengatakan, dalam kondisi darurat, pemakaman jenazah pasien Covid-19 bisa dilakukan secara massal. Beberapa jenazah korban Covid-19 dapat dimakamkan dalam satu liang kubur atau lahad.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: