DPRD Beri Banyak Catatan Eksklusif di TA 2020

DPRD Beri Banyak Catatan Eksklusif di TA 2020

CIREBON-DPRD Kabupaten Cirebon memberikan banyak catatan kepada eksekutif di tahun anggaran (TA) 2020. Catatan itu menjadi daftar panjang eksekutif dalam menyelesaikan persoalan di tengah pandemi Covid-19. Sebab, banyak target yang tidak tercapai.

Hal tersebut diungkapkan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka SH kepada Radar, belum lama ini.

Ia menjelaskan, tidak tercapainya capaian kinerja lantaran di tahun 2020 dilanda bencana dasyat. Yakni Covid-19. Hal itu bisa dimaklumi. Tapi, tetap saja tidak mengurangi kejelian legislatif untuk tetap mengkritisinya.

Misalnya saja, kata Teguh, target dana bagi hasil bukan pajak, atau sumber daya alam, terealisasi Rp38 miliar. Padahal yang ditargetkan Rp58 miliar. Artinya hanya 65 persen yang terserap.

Pun juga dari dana alokasi umum (DAK), terealisasi Rp1 triliun. Padahal yang ditargetkan Rp1,4 triliun. Sehingga, hanya tercapai 95 persen saja. “Banyak target kinerja capaian tidak terealisasi. Kami minta kedepannya harus diperbaiki. Kami maklum, Covid-19 memang melanda berbagai sektor. Mudah-mudahan kedepan bisa lebih baik lagi,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg menuturkan, pihaknya terbuka dengan kritik dan saran dari DPRD. Ini bagian dari membangun Kabupaten Cirebon lebih baik lagi. “Kita tidak alergi dikritik. Wajar. Mereka mengkritik, semata itu demi kebaikan Kabupaten Cirebon,” ucapnya.  

Dikatakan Imron, ada beberapa catatan yang disampaikan DPRD, seperti penetapan target pendapatan asli daerah (PAD) yang belum optimal. Kemudian pengalokasian dan penyerapan dana refocusing penanganan pandemi Covid-19 belum maksimal.

Serta langkah tindaklanjut hasil temuan badan pemeriksa keuangan (BPK), baik dalam realisasi anggaran maupun pengelolaan barang milik daerah.

Meskipun ada keinginan untuk meningkatkan PAD, tapi pemerintah tidak berani melakukannya. Karena semua sektor mengalami keterpurukan. \"Jadi kalau kita memaksa untuk menaikan pajak, ya kita tidak berani. Pun di 2021 ini. Pemerintah sudah ada menurunkan target capaian. Sehingga tidak perlu mengkhawatirkannya,” pungkasnya. (sam/adv)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: