Aparat Jangan Keras dan Kasar, Warning dari Presiden Akui PPKM Darurat Sensitif

JAKARTA- Cara kekerasan selama penerapan aturan PPKM Darurat menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Kepala Negara meminta agar aparat tidak kasar terhadap warga. Insiden Satpol PP yang memukul perempuan di Gowa, Sulawesi Selatan, adalah salah satu kasus yang disorot Presiden.

“Hati-hati dalam menurunkan mobility index mengenai penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat. Terhadap pedagang, PKL, toko. Saya minta Polri dan juga Mendagri, kepada daerah, agar jangan keras dan kasar,\" tegas Jokowi dalam Pengantar Rapat Terbatas Evaluasi PPKM Darurat yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu lalu (17/7).

Jokowi meminta cara-cara penegakan aturan saat PPKM darurat dilakukan dengan lebih baik. Aparat harus bersikap tegas. Tetapi harus menghindari kekerasan. “Tegas dan santun,” jelas Jokowi.

Cara yang lebih efektif adalah mensosialisasikan PPKM darurat sembari memberi bantuan sosial. Dengan demikian, masyarakat bersedia mematuhi aturan PPKM darurat. “Sosialisasi memberikan ajakan-ajakan sambil bagi beras atau sembako. Itu mungkin bisa sampai pesannya,” paparnya.

Jokowi juga menyoroti pemukulan terhadap perempuan (sekalian suaminya) di Gowa, Sulawesi Selatan. Pemukulan itu dilakukan Sekretaris Satpol PP Gowa bernama Mardani. Oknum tersebut sudah dipecat dan jadi tersangka di kepolisian.

“Saya kira peristiwa-peristiwa yang ada di Sulawesi Selatan, misalnya, Satpol PP memukul pemilik warung. Apalagi ibu-ibu. Ini untuk rakyat menjadi memanaskan suasana. Karena itu saya perintahkan semua aparat untuk tetap tegas namun santun. Gunakan cara-cara yang baik. Yang terpenting hindari kekerasan dan cara kasar,” tandas Jokowi.

Pemberlakuan PPKM Darurat berdampak pada semua lini kehidupan. Masyarakat mempertanyakan sampai kapan kebijakan ini akan diterapkan. \"Pertanyaan masyarakat sekarang yang penting dan perlu kita jawab adalah PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak. Kalau mau diperpanjang, sampai kapan,\" ujar Jokowi.

Dia menegaskan kebijakan ini sangat sensitif. Jokowi meminta diputuskan secara jernih. “Ini betul hal-hal yang sangat sensitif. Karena itu, harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih. Jangan sampai keliru,\" imbuhnya.

Jokowi juga mengatakan titik-titik penyekatan yang dilakukan saat PPKM Darurat harus dievaluasi. Karena masih banyak lokasi ditemukan masyarakat berkerumun. Selain itu, kampanye memakai masker juga dinilai belum terlihat signifikan.

“Berkaitan dengan mobility index, mobilitas manusia. Kita telah melakukan penyekatan-penyekatan. Kapi kalau saya lihat di Pulogadung, masih cukup ramai. Saya ke kampung juga ramai banget. Artinya penyekatan ini mungkin perlu dievaluasi,” katanya.

PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali telah berlangsung sejak 3 Juli dan direncanakan akan diberlakukan hingga 20 Juli 2021. “Apakah efektif penyekatan juga menurunkan kasus? Karena ini yang terkena banyak di keluarga-keluarga. Atau ada strategi lain yang mungkin bisa diintervensikan ke sana,\" terang Jokowi.

Dia meminta para menteri dan pejabat terkait lain agar membuat kajian yang lebih detail mengenai penyekatan tersebut. “Karena menurut saya kuncinya justru karena klasternya keluarga, kuncinya justru urusan memakai masker. Kedisiplinan protokol kesehatan memakai masker terutama,\" paparnya.

Selain itu, Jokowi memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bekerja keras melakukan kampanye pemakaian masker. “Kampanye masker yang saya lihat sampai saat ini belum,” tegas Presiden Jokowi. (rh/fin)

Sumber: