Komisi V DPRD Jabar Rekomendasikan Penambahan KCD Pendidikan

CIMAHI — Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengapresiasi paparan dari  Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat guna meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat.

Abdul Hadi atau kerap di panggil Gus Ahad itu menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah melakukan beberapa terobosan, seperti berhasil memperjuangkan 17 ribu formasi lebih guru P3K khususnya di Jawa Barat.

“Tentu ini meningkat dari yang diharapkan, semoga berefek kepada kesejahteraan guru di Jawa Barat karena ini energi positif bagi dunia pendidikan,\" katanya di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat Wilayah VII Kota Cimahi, Rabu, (18/8).

Gus Ahad juga menyoroti desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) yang dianggap sudah membaik.  Sehingga, dia merekomendasikan untuk menambah kembali Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan di Jawa Barat karena dinilai masih belum ideal.

“Kami merekomendasikan untuk menambah jumlah KCD di Jawa Barat, karena idealnya satu KCD mengelola 150 sekolah,\" lanjutnya.

Dalam kesempatan ini, dia pun menyambut baik Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMI) diintegrasikan dengan pelayanan bagi siswa yang miskin, agar sekolah sekolah swasta akan tetap mendapatkan bantuan dengan persyaratan ada subsidi bagi siswa miskin.

“Karena banyak kasus anak-anak yang kurang mampu tidak masuk sekolah negeri. Tapi tidak mampu juga untuk bersekolah di sekolah swasta karena terkendala biaya, ini sebuah solusi yang baik,\" ucapnya.

Terkait peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gus Ahad juga mengapresiasi i kepada Dinas Pendidikan. Pasalnya, nanti akan mengitegrasikan anak-anak yang biasa di pesantren tidak tercatat sebagai capaian pendidikan, ketika mereka lulus itu supaya di-link-kan dengan pusat dengan kegiatan PKBM.

“Jadi nanti anak lulusan pesantren tidak hanya mendapatkan ijazah dari pesantren, tapi dapat juga ijazah Paket C. Saya kira Disdik Jabar harus menjalin kolaborasi dengan Biro Kesra agar ini bisa segera terwujud,\" pungkasnya. (jun/rls)

Baca juga:

• Meningkatnya Pasien Covid-19, DPRD Jabar Usulkan BIJB Diubah Jadi RS Darurat Covid-19
• Komisi V DPRD Jabar: KUA-PPAS Harus Tepat Sasaran

Sumber: