Komisi I DPRD Jabar Dorong Pemanfaatan Aset Rotan di Kabupaten Cirebon

CIREBON - Pandemi Covid 19 yang sampai dengan saat ini belum berakhir, membuat sejumlah pelaku usaha ketar-ketir.

Tidak terkecuali pelaku usaha yang berada di bawah binaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemanfaatan Rotan Dinas Perdagangan dan Industri Provinsi Jawa Barat yang juga terdampak dari pandemi tersebut.

Sebenarnya, di UPTD tersebut terdapat asset atau property yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM rotan, untuk meningkatkan kualitas dan skala produksi.

Tidak hanya itu, dengan lokasinya yang tak jauh dari pintu tol Plumbon, bisa dijadikan tempat untuk memajang produk-produk kerajinan atau galeri.

Oleh karena itu, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat meminta pihak UPTD agar bisa memaksimalkan asset atau property yang ada, untuk membantu para pelaku UMKM rotan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon dan sekitarnya.

“Pemanfaatan aset ini berpeluang besar secara ekonomi, terlebih saat ini sedang berjalan handycraft rotan yang di ekspor ke Belanda,” ujar Sadar di UPTD Rotan Cirebon, Kabupaten Cirebon, Selasa, (31/8).

Pemanfaatan tersebut, dijelaskan oleh Sadar bisa dilakukan dengan meningkatkan fasilitas yang ada di UPTD, sehingga para pelaku UMKM rotan ini bisa menggunakan tempat ini dengan leluasa sesuai dengan pola kerjasamanya.

“Informasinya tadi bahwa pemesan biasanya memiliki permintaan khusus untuk handycraft yang dipesan,” jelasnya.

“Yang terpenting bahwa tempat ini memberi manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar,” imbuhnya.

Saat disinggung mengenai kekurangan fasilitas yang ada di UPTD tersebut, dia menyebutkan bahwa UPTD ini masih kurang dalam ketersediaan fasilitas listrik dan jalan akses menuju workshop.

Maka, dia mendorong dinas terkait untuk mengkomunikasikan dengan pihak yang berkompetensi untuk memenuhi kebutuhan fasilitas yang dinilai kurang tersebut.

“Soal lainnya itu bisa dibicarakan dengan dinas yang bersangkutan, tentu akan kita dorong dalam hal ini untuk peningkatan pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar),” tandasnya. (jun)

Baca juga:

• Banyak Investor Asing, Komisi III DPRD Jabar Minta Bank BJB Harus Bisa Bersaing
• Cek Lapangan, Bapemperda DPRD Jabar Tindaklanjuti Dua Perubahan BUMD

Sumber: