Komisi IV DPRD Jabar Minta Penggunaan Dana PEN Harus Optimal

GARUT – Seluruh pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang sumber anggarannya dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus diselesaikan dengan benar. Jika tidak, maka akan merugikan Jawa Barat secara keseluruhan.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady saat meninjau pelaksanaan proyek infrastruktur jalan di Tarogong, Kabupaten Garut, Rabu (22/9) lalu.

\"Kami minta semua pekerjaan yang dibiayai dari dana PEN dapat dituntaskan dengan benar. Maka, kami titip kepada para Kepala Dinas  dan UPTD untuk menuntaskan pekerjaan demi masyarakat Jawa Barat,” ucapnya.

Daddy menyebutkan, bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat telah memberikaan dukungan yang nyata agar pembangunan di Jawa Barat tetap berjalan meski sebagian besar anggaran terpakai untuk penanganan Covid-19.

Untuk itu, dirinya meminta kepada Gubernur Jawa Barat untuk serius dan matang dalam mengimplementasikan penggunaan dana PEN untuk membayai sejumlah program pembangunan infrastruktur.

\"Dukungan kami real, ketika pak gubernur menyampaikan daftar pekerjaan yang dibiayai dengan PEN dan mayoritas ada di Dinas Bina Marga. Kita hanya minta serius dalam implementasi realisasi di lapangan, maka dewan akan mendukung semua itu,\"  pungkasnya.

Perlu diketahui, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) memperoleh dana pinjaman dari program PEN untuk tahun anggaran 2021 kurang lebih sebesar Rp 2,2 triliun yang merupakan tahap kedua.

Sebelumnya, pada tahun 2020, Pemdaprov Jabar juga mendapatkan dana PEN senilai Rp 1,812 triliun, yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan senilai Rp463,558 miliar, infrastruktur pengairan senilai Rp27,96 miliar.

Kemudian, infrastruktur perumahan senilai Rp200,55 miliar, infrastruktur perkotaan ruang terbuka publik senilai Rp63,692 miliar.

Selanjutnya, infrastruktur perkotaan bangunan publik senilai Rp25,598 miliar, infrastruktur sosial pariwisata senilai Rp15 miliar dan infrastruktur sosial kesehatan senilai Rp1,016 triliun. (jun)

Baca juga:

• Menkeu: Realisasi Dana PEN Masih di bawah Baru 50 Persen
• Dana PEN Tertunda, Proyek Alun-alun Kejaksan Makin Tidak Jelas

Sumber: