Korut Buka Dialog dengan Korsel

PYONGYANG - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un kembali mencoba peruntungan di dunia diplomasi. Pemimpin Partai Buruh itu baru saja menawarkan untuk mengembalikan saluran diplomasi dengan tetangganya, Korea Selatan. Meskipun dia belum membuka hati untuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat tahunan parlemen Korut. Dia menyatakan bersedia mengembalikan saluran komunikasi eksklusif Seoul-Pyongyang. Saluran yang dibangun pada 2018 tersebut diputus sepihak oleh Korut pada Agustus lalu. Hal itu menjadi bentuk protes terhadap latihan militer AS-Korsel.

“Jika memungkinkan, kami bisa menghidupkan saluran komunikasi Oktober nanti. Tapi, semua itu bergantung sikap otoritas Korsel,” ucapnya, seperti dilansir Korean Central News Agency (KCNA).

Pada saat yang sama, Jong-un menolak tawaran dari pemerintahan Biden untuk membuka kembali jalur negosiasi. Tampaknya, putra Kim Jong-il itu menilai Biden tak punya pesona seperti Trump. Dia menegaskan, Korut tak akan membuka pintu untuk AS selama mereka masih memberlakukan embargo. “Permintaan diplomasi hanya tipuan remeh untuk menyembunyikan sikap agresif mereka di mata internasional,” ujar Jong-un.

Pakar menilai uluran tangan Korut datang karena jadwal latihan perang AS-Korsel tahun ini sudah habis. Presiden Korsel Moon Jae-in juga menyatakan keinginan untuk mengakhiri konflik. Hal itu sepertinya membuat Jong-un sedikit luluh.

Apalagi, pemilu Korsel semakin dekat. Saat ini Moon punya sentimen yang baik terhadap Korut. Artinya, Jong-un tak punya banyak waktu untuk mengembalikan diplomasi dengan Korsel. Ada kemungkinan pemimpin baru Korsel nanti tak menyukai ide unifikasi.

“Korsel harus menghentikan standar ganda. Jika hal ini terpenuhi, pembicaraan untuk mengakhiri perang bisa dilakukan,” kata Kim Yo-jong, adik Jong-un, menurut Agence France-Presse.

Masalah diplomasi Australia dengan Prancis juga belum reda. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian menuding Australia berbohong terkait pakta Aukus. Dia mengatakan, Australia tak pernah mengeluhkan pakta Indo-Pasifik atau kontrak pengadaan kapal selam senilai AUD 90 miliar.

Saat Australia dirumorkan bakal bekerja sama dengan Inggris dan AS, Prancis pun menanyakan langsung ke Kementerian Pertahanan Australia. “Saya punya bukti dari surat yang kami terima pada 15 September. Mereka bilang semua baik-baik saja dan proyek dilanjutkan,” ungkapnya.

Pernyataan itu berkembalikan dengan pernyataan pemerintah Australia. Pekan lalu, Kementerian Pertahanan Australia menyebut pihaknya sudah melakukan pemutusan kontrak sesuai prosedur pada 15 September 2021. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menegaskan, kerja sama pertahanan dengan Inggris dan AS alias Aukus penting untuk kepentingan negaranya. (bil/c18/bay)

Sumber: