Jokowi: Kritik Membangun Itu Penting

JAKARTA- Sejumlah kebijakan yang dibuat pemerintah kerap mendapat kritikan publik. Hal itu diakui oleh Presiden Joko Widodo. Dia menyadari banyak kritik yang disampaikan kepada pemerintah. Kepala Negara berjanji menjawab kritik tersebut dengan pemenuhan tanggung jawab.

“Saya menyadari begitu banyak kritikan kepada pemerintah. Terutama terhadap hal-hal yang belum bisa kita selesaikan. Kritik yang membangun itu sangat penting dan pemerintah akan menjawab dengan pemenuhan tanggung jawab agar membuahkan hasil yang diharapkan untuk kepentingan rakyat,” ujar Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam Kongres IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) seperti disiarkan di YouTube IJTI, Jumat (29/10).

Jokowi menegaskan komitmennya mendukung kemerdekaan pers. Dia mengatakan kritik yang membangun itu penting bagi pemerintah. “Pemerintah akan terus memegang teguh komitmen untuk menjaga kemerdekaan pers. Membuka ruang bagi insan pers untuk menyuarakan kepentingan publik, terbuka atas sikap kritis dan solutif mengawal berbagai kebijakan pemerintah,” urai mantan Walikota Solo ini.

Pers diharapkan lebih inovatif dalam menghadapi disrupsi teknologi. “Kehadiran berbagai platform media baru harus memacu para jurnalis lebih kreatif dan produktif. Terus memperkuat value-nya sebagai penyebar informasi yang kredibel, meningkatkan kecermatan menjaga independensi dan objektivitas,” terangnya.

Dikatakan, kehadiran platform media baru juga harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Bukan semata-mata dimotivasi untuk menumpuk jumlah viewer, menumpuk jumlah subscriber, menumpuk jumlah like, atau sekadar clickbait. Namun, seharusnya bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat bangsa dan kemanusiaan.

KUNJUNGAN TIGA NEGARA

Sementara itu kemarin Presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Italia, Inggris Raya, dan Uni Emirat Arab (UEA). Dalam lawatan kali ini, Jokowi tidak menggunakan Pesawat Kepresidenan BBJ. Tapi menumpang pesawat Garuda Indonesia tipe Boeing 777-300ER. Pesawat take off dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bukan dari Bandara Halim Perdanakusuma.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan pemilihan pesawat maskapai nasional ini mempertimbangan efisiensi waktu, penghematan anggaran, dan juga prokes.

Dengan menggunakan pesawat berbadan lebar, perjalanan selama 13 jam menuju Roma, Italia, tidak perlu transit. Namun, jika menggunakan Pesawat Kepresidenan BBJ, harus transit. “Ini adalah kunjungan kerja pertama Presiden ke luar negeri selama masa pandemi Covid-19. Jadi kami harus sangat berhati-hati dalam menjalankan protokol kesehatan. Termasuk pertemuan tatap muka saat transit,” jelas Heru di Jakarta, Jumat (29/10).

Menurutnya, jika Presiden dan rombongan harus transit, maka harus ada persiapan pelaksanaan prokes dilakukan semaksimal mungkin. Seperti sterilisasi ruang tunggu, tes PCR untuk pramusaji di tempat transit. Begitu juga makanan dan minuman.

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah efisiensi anggaran. Ada beberapa menteri yang ikut dalam kunjungan tersebut. Mereka turut serta dalam rombongan Presiden di dalam pesawat. Di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah berangkat terlebih dahulu ke Roma untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri. Heru menekankan penggunaan anggaran menjadi perhatian.

Setelah dihitung, jauh lebih hemat dengan turut sertanya para menteri dalam rombongan. Penghematan lainnya adalah rombongan yang tergabung dalam tim pendahulu ke Abu Dhabi dan Dubai, saat pulang ke Tanah Air akan bergabung dengan pesawat tersebut. (rh/fin)

Sumber: