Berlakukan UU Darurat, Pemerintah Ethiopia Kewalahan Hadapi Pemberontak Tigray

PEMERINTAH Ethiopia mulai kewalahan menghadapi pemberontak Tigray. Undang-undang darurat pun di berlakukan dan warga diminta untuk ikut mempertahankan ibu kota dari serangan kelompok pemberontak dari wilayah utara negeri itu.

\"Keadaan darurat bertujuan untuk melindungi warga sipil dari kekejaman yang dilakukan oleh kelompok teroris TPLF di beberapa bagian negara,\" kata sebuah siaran media yang berafiliasi dengan pemerintah seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOLJabar, Selasa (2/10).

TPLF adalah kelompok pemberonta Tigray yang intensif memerangi pemerintah federal dalam setahun belakangan.

Pemerintah Ethiopia menetapkan undang-undang itu berlaku enam bulan. Pos-pos penjagaan mulai disebar di jalan-jalan pembatasan layanan transportasi, dan pemberlakuan jam malam di daerah-daerah tertentu. Siapa pun yang dicurigai memiliki hubungan dengan para pemberontak bisa ditahan tanpa surat perintah pengadilan dan setiap warga negara yang telah mencapai usia wajib militer dapat akan dipanggil untuk ikut berperang.

“Kita menghadapi bahaya yang mengancam eksistensi, kedaulatan, dan persatuan negara. Dan kami tidak dapat menghilangkan bahaya ini melalui sistem dan prosedur penegakan hukum yang biasa,\" kata Menteri Kehakiman Gedion Timothewos dalam konferensi pers pemerintah.

Dia mengatakan siapa pun yang melanggar UU darurat akan menghadapi hukuman 3 hingga 10 tahun penjara. Baik berupa memberikan dukungan finansial, material atau moral kepada kelompok pemberontak.

UU itu diberlakukan setelah para pemberontak Tigray mengklaim telah merebut dua kota strategis, Dessie dan Kombolcha, yang berlokasi di wilayah Amhara. Pemerintah mencium gelagat para pemberontak akan bergerak ke ibukota negara. Addis Ababa.

Jalur komunikasi di sebagian besar Ethiopia utara diputus dan akses bagi wartawan dibatasi, membuat situasi di medan perang sulit untuk diverifikasi secara independen.

Sebelumnya pada hari Selasa, pihak berwenang di Addis Ababa meminta setiap penduduk untuk melaporkan kepemilikan senjata mereka dalam dua hari ke depan dan bersiap untuk mempertahankan kota.

Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed mengirim pasukan ke Tigray sejak November 2020 terjadi serangan terhadap kamp militer oleh TPLF. TPLF mengatakan pemerintah federal dan sekutunya, termasuk Eritrea, menyerang mereka secara bersamaan.

Pada hari Selasa, Utusan Khusus AS untuk untuk wilayah Tanduk Afrika, Jeffrey Feltman menyampaikan kekhawatirannya atas semakin meluasnya medan pertempuran.

“Kami secara konsisten mengutuk perluasan perang TPLF di luar Tigray dan kami terus menyerukan TPLF untuk mundur dari Afar dan Amhara,” kata Feltman.

Feltman juga menegaskan bahwa AS kan memberikan sanksi pada pemerintah Ethiopia karena memotong bantuan kemanusiaan dan akses komersial ke Tigray hingga menyebabkan semakin meluasnya wilayah yang mengalami kelaparan.

Secara terpisah, pemerintah AS mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya akan mencabut hak istimewa perdagangan ke Ethiopia, termasuk akses bebas bea ke ekspor Ethiopia, karena pelanggarn berat terhadap hak asasi manusia. 

Sumber: