Komisi II Tak Mau Pusing

SUMBER– Kritikan pedas yang dilontarkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Drs Zaenal Arifin Waud terkait Komisi II yang enggan memanggil Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) atas dugaan kasus korupsi program pemberdayaan usaha garam rakyat (pugar), direspons Ketua Komisi II, Arif Rahman ST. Komisi II tampaknya tidak mau ambil pusing menangani masalah ini. Arif beralasan, tidak dipanggilannya DKP atas pertimbangan dugaan korupsi tersebut lebih efektif bila langsung menempuh jalur hukum. Bila dibawa ke DPRD justru akan semakin rumit. “Rumitnya itu karena banyak orang yang terlibat, ikut mengawasi, jadi pemberitaan dan polemik. Nah itu kadangkala yang membuat persoalan menjadi rumit. Memang itu ada kontrol, tapi ada waktunya kapan senjata itu digunakan dan kapan waktunya untuk menembak,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, kepada Radar, Kamis (31/10). Arif juga beralasan, Komisi II DPRD punya prioritas persoalan yang harus diselesaikan. Mengingat kewenangan dan supporting system di DPRD kurang memadai untuk persoalan DKP. Bila dugaan korupsi tersebut dibawa ke dewan, justru akan rancu. Sebab, pihaknya tidak mempunyai penyelidik dan intelejen yang akan menindaklanjuti temuan dan laporan. “Kalau dewan memanggil itu tidak akan efektif, itu akan lebih efektif kalau ditindaklanjuti lewat proses hukum. Kalau dewan yang manggil, terus ada klarifikasi, tetap saja hasilnya omong kosong. Lapor saja secara resmi kepada polisi dengan membawa barang bukti. Polisi kan punya intelejen dan penyidik,” bebernya. Terkait sejumlah agenda pemanggilan DPRD terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak terealisasi, Arif membantahnya. Dikatakan, tidak sepenuhnya agenda tersebut batal, sebab Komisi II sudah menjalin komunikasi terkait Pabrik Es Berkah Samudra di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang yang mangkrak. Tidak hanya itu, Komisi II juga rutin bertemu OPD yang berada di bawah naungannya untuk rapat kerja. “Memang ada yang belum terlaksana karena ada beberapa kesibukan. Apalagi teman-teman banggar (badan anggaran) ngebut membahas RAPBD Perubahan 2013. Bukan artinya terkendala karena nuansa politik,” tandasnya. Arif mengungkapkan, penyebab tidak terealisasinya pemanggilan juga sering disebabkan OPD yang tidak hadir memenuhi undangan. Arif mencontohkan pemanggilan DKP yang sudah dijadwalkan. Sekretaris Komisi II Hermanto juga sudah siap menerima perwakilan DKP, tapi pertemuan itu batal lantaran DKP berhalangan hadir. Sekretaris Komisi II H Hermanto membenarkan hal itu. Diakuinya, tidak ada jadwal khusus pemanggilan DKP. Yang dijalankan selama ini adalah rapat rutin, tetapi agendanya juga membahas beberapa persoalan yang sedang menjadi sorotan. Dalam rapat itu, pihaknya berencana menyelipkan klarifikasi terkait Pabrik Es Berkah Samudra yang mangkrak. “Memang tadi, diagendakan tapi dinas tersebut tidak hadir, padahal sudah saya sisipkan persmasalah soal Pabrik Es PPI Gebang itu, sekalian klarifikasi. Maksudnya pemanggilan itu rutin. Kalau dari teman-teman komisi  hadir semua, hanya saja ketua komisi sedang berhalangan,” bebernya. (sam)

Sumber: