Ridwan Kamil Sampaikan Nota Pengantar Raperda Perubahan APBD 2022
Gubernur Jawa Barat, Ridwa Kamil menyampaikan Raperda perubahan anggaran tahun 2022 dalam rapat paripurna DPRD Jabar-Biro Adpim Jabar-
Radarcirebon.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menargetkan pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2022 naik 1,78 persen.
Semula Rp31,54 triliun menjadi Rp32,10 triliun atau bertambah Rp559,89 miliar.
Demikian disampaikan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam rapat paripurna DPRD Jabar dengan agenda penyampaian nota pengantar Gubernur perihal Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022, di Ruang Sidang DPRD Jabar, Senin 19 September 2022.
BACA JUGA:Sambil Berpatroli, Personel Polresta Cirebon Salurkan Ratusan Paket Sembako Kepada Warga
"Pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2022 bertambah Rp559,89 miliar atau naik 1,78 persen" ujar Ridwan Kamil.
Kemudian, seiring dengan kenaikan penerimaan daerah, maka belanja daerah pada APBD Perubahan 2022 pun turut naik 7,79 persen. Semula dianggarkan sebesar Rp31,5 triliun menjadi Rp33,98 triliun.
Dengan demikian, terdapat selisih kurang antara perubahan pendapatan daerah dengan belanja daerah yakni defisit sebesar Rp1,88 triliun yang harus ditutupi dengan pembiayaan netto.
BACA JUGA:Timnas Indonesia Hadapi Curacao, Shin Tae Yong Masih Menerka-nerka Strategi
Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil dalam kesempatan itu kemudian menjabarkan tentang penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD 2022 yang diproyeksikan meningkat sebesar Rp1,92 triliun. Atau dari semula Rp742,37 miliar menjadi Rp2,66 triliun.
"Penambahan ini seluruhnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya hasil audit BPK," sebut Gubernur.
Pun dengan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD 2022 yang mengalami kenaikan dari Rp757,54 miliar menjadi Rp782,84 miliar.
BACA JUGA:Timnas Indonesia Hadapi Curacao, Shin Tae Yong Masih Menerka-nerka Strategi
"Kenaikan itu untuk memenuhi kebutuhan pembentukan dana cadangan Pilgub 2024 dan penambahan alokasi penyerahan modal kerja kepada BUMD," jelas Kang Emil.
Ia berharap, Nota Raperda Perubahan APBD dapat segera dibahas lebih lanjut dan disepakati bersama paling lambat akhir September ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: reportase