Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD Terhadap APBD Perubahan 2022

Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD Terhadap APBD Perubahan 2022

JAWABAN. Wakil Bupati Cirebon Hj Wahyu Tjiptaningsih SE MSi memberikan jawaban terhadap pandangan fraksi terkait RAPBD Perubahan 2022-Samsul Huda-radarcirebon.com

Radarcirebon.com, SUMBER - Kritik Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon terhadap Kenaikan belanja hibah, modal hingga belanja barang dan jasa (barjas) di APBD Perubahan tahun anggaran 2022 akhirnya direspon ekslusif.

Wakil Bupati Cirebon, Hj Wahyu Tjiptaningsih mengatakan, naiknya belanja hibah-barjas dalam RAPBD Perubahan 2022 tersebut, bukan tanpa alasan.

Ayu --begitu sapaan akrabnya menjelaskan, kenaikan belanja hibah sebesar 230,47% tersebut berasal dari dana alokasi khusus (DAK) baik fisik maupun nonfisik. Yakni untuk bidang pendidikan, SPAM jaringan perpipaan kawasan pedesaan, hingga bidang pertanian.

"Walaupun bersumber dari anggaran DAK namun sangat relevan dengan delapan prioritas pembangunan tahun 2022," ujar Ayu, saat memberikan Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD atas Hantaran RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, kemarin.

BACA JUGA:Wartawan Disekap di Karawang, Kapolres: Tidak Tedeng Aling-aling

Diantaranya, kata Ayu, peningkatan akses, kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan pendidikan dasar  dan penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan pelayanan dasar, kelancaran kegiatan ekonomi daerah perbatasan dan rawan bencana, serta pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata yang berbasis inovasi.

"Terkait belanja bantuan sosial (Bansos) yang hanya naik 10,11 persen saja, menurut Bunda Ayu, belanja bantuan sosial tersebut belum termasuk belanja perlindungan sosial sebesar Rp 7,6 miliar lebih," terangnya.

Anggaran tersebut, sambung Ayu, guna menekan kemiskinan yang ditempatkan di rekening belanja tidak terduga dengan rincian bantuan sosial untuk pelaku UMKM yang terdampak inflasi sebanyak 6.792 orang, nelayan sebanyak 4.732 orang, ojek sebanyak 4.734 orang.

"Kemudian program padat karya tunai yang terdampak inflasi sebanyak 4.000 orang dan pembelian subsidi ke sopir angkot yang terdampak inflasi sebanyak 1.363 orang," ungkapnya.

BACA JUGA:Petualangan Ikonik Daihatsu Terios 7 Wonders Siap Eksplorasi Keindahan Baubau, Sulawesi Tenggara

Sebelumnya, Fraksi PKS Dewan Perwakilan DPRD Kabupaten Cirebon, menyoroti belanja hibah, modal, hingga belanja berang dan jasa yang naik signifikan. Sedangkan bantuan sosial (Bansos) hanya naik 10,11 persen saja.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon, H Ahmad Fawaz menjelaskan, belanja hibah menjadi pengeluaran yang paling tinggi kenaikannya yaitu sebesar 230,47% dari semula Rp 26.132.167.200,- menjadi Rp 60.226.654.500,-. "Mengapa demikian? Serta apa relevansinya dengan 8 prioritas pembangunan tahun 2022?" imbuhnya.

Begitu juga, dengan belanja modal yang naik signifikan sebesar 52,98% dari semula sebesar Rp 232.802.203.675,- menjadi Rp 356.141.938.005,-. Selain itu, Belanja barang dan jasa juga naik signifikan sebesar 63,82% dari sebelumnya Rp 860.011.671.044,- menjadi Rp 1.408.884.639.004,-.

Di sisi lain, belanja bantuan sosial hanya naik 10,11% dari Rp 16.867.962.500,- menjadi Rp 18.573.762.500,-. Fraksi PKS menganggap bahwa penambahan anggaran bantuan sosial lebih prioritas untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi yang pastinya akan menaikkan pula harga-harga kebutuhan pokok yang pada gilirannya akan menaikkan angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

BACA JUGA:Teater Roempoet UMC Garap Lakon Dukun-dukunan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: