Yamaha 2022-09

Forum RW dan Pengurus LPM Datangi DPRD Kota Cirebon, Komisi I Minta Pemkot Lakukan Ini

Forum RW dan Pengurus LPM Datangi DPRD Kota Cirebon, Komisi I Minta Pemkot Lakukan Ini

Komisi I DPRD Kota Cirebon bertandang saat melakukan pertemuan dengan forum RW dan pengurus LPM di Kecamatan Lemahwungkuk, Kamis 22 September 2022.-DEDI HARYADI-RADARCIREBON.COM

Radarcirebon.com, CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon untuk mengevaluasi kebijakan efisiensi belanja daerah, terutama yang bersumber dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Dani Mardani SH MH, saat melakukan pertemuan dengan forum RW dan pengurus LPM di Kecamatan Lemahwungkuk, Kamis 22 September 2022.

“Kemudian pemda juga, agar melakukan peninjauan kembali regulasi terkait kebijakan bantuan wali kota (bawal). Sebagai upaya dalam rangka mengaktivasi usulan dari forum RW,” ujar Dani.

BACA JUGA:Kejurnas Wushu, DKI Jakarta Rebut Piala Presiden 2022 dari Jawa Timur

Pada pertemuan itu juga, kata Dani, menghasilkan kesepakatan agar Pemda Kota Cirebon mengimplementasikan Bab 4 Pasal 10 Perwali 37/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Cirebon.

“Kita akan dalami regulasi terkait bantuan walikota. Selain itu, kami juga akan melakukan konsultasi kepada Kemendagri sebagai lembaga yang menerbitkan aturan,” ujar politisi PAN itu.

BACA JUGA:Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Siap Bantu Zul, Bocah Indramayu yang Menelan Kunci

Hal serupa disampaikan Anggota Komisi I, Een Rusmiyati SE. Pihaknya sudah mencatat semua keluhan yang disampaikan forum RW dan pengurus LPM, yakni menolak efisiensi anggaran serta meminta agar jadwal kembali diadakan.

“Jangan khawatir, kami datang untuk merespon semua. Bukan pencitraan dan lainnya atau tidak merealisasikan. Insya Allah banggar akan memperjuangkan aspirasi ini,” katanya.

BACA JUGA:Hakim MA Ditangkap KPK Lewat OTT, Inilah Perkaranya

Anggota Komisi I, R Endah Arisyanasakanti SE mengakui, persoalan efisiensi anggaran juga memberi dampak terhadap operasional kader penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

“PKK juga persis kondisinya. Rutinitas kegiatan mereka terganggu, mulai pedataan keluarga dan dasawisma."

"Kemudian ada posyandu dan lainnya. Mereka sering ada agenda, tetapi anggaran minim,” tuturnya.

BACA JUGA:Sah! Bandara Kertajati ditetapkan Sebagai Entry Point Perjalanan Luar Negeri

Sumber: reportase