Kepercayaan Publik Turun, Begini Saran Komisi IX DPR RI ke BPJS Ketenagakerjaan

Radarcirebon.com - Kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan belum maksimal.Hal itu berpengaruh pada kondisi kepesertaan.

Padahal, BPJS Ketenagakerjaan diberi otoritas menghimpun iuran para pekerja formal dan informal. 

Anggota Komisi IX DPR RI Saniatul Lativa mengatakan, Belum maksimalnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebetulnya lebih dipicu pada masih rendahnya kepercayaan pada peserta dari entitas bukan penerima upah (BPU) atau segnen informal diakui masih rendah kepesertaannya.

BACA JUGA:Hasil BRI Liga 1 Musim 2022-2023: Arema FC Kalah dari Persebaya 2-3, Aremania Ngamuk

Menurut Sani, para pekerja bukan penerima upah itu belum sepenuhnya percaya iurannya bisa aman tersimpan di BPJS Ketenagakerjaan dan memberi manfaat.

Jadi, bukan tidak mau menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari semua segmen yang paling terkecil, kata Sani, adalah BPU.

Menurut pengalaman Sani di lapangan, banyak masyarakat prinsipnya mau jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BACA JUGA:Hasil BRI Liga 1 Musim 2022-2023: Arema FC Kalah dari Persebaya 2-3, Aremania Ngamuk

"Karena hanya membayar setahun Rp130 ribu. Cuma kepercayaan kepada BPJS Ketenagakerjaan yang belum mereka rasakan," tutur dia.

"Apakah uang yang disetorkan nanti itu saat ada klaim bisa lancar. Itu yang mereka belum rasakan untuk ikut dalam kepesertaan BPJS," tambah Sani.

Karena itu, Sani mengimbau agar BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan sosialisasinya.

BACA JUGA:Ridwan Kamil: Flyover Kopo Bandung Laik Digunakan

Sehingga masyarakat pekerja memahami kehadiran BPJS Ketenagakerjaan yang memberi banyak benefit.

Sani juga mengapresiasi BPJS yang terus berusaha memperluas jangkauan kepesertaannya. Hal itu berdampak banyak pekerja yang ikut disejahterakan. (jun/fin)

 

Sumber: reportase