726 Honorer Terhapus dari Pendataan Non ASN
![726 Honorer Terhapus dari Pendataan Non ASN](https://radarcirebon.disway.id/upload/082efedaf15f853e3e7bfffb38a9a20c.jpg)
AUDIENSI: Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon meminta penjelasan terkait pendataan non ASN, kemarin. Mengingat, sebanyak 15 driver serta peramu tidak masuk pendataan lantaran nama mereka terhapus. -Samsul Huda-radarcirebon.com
Radarcirebon.com, SUMBER- Sebanyak 15 driver dan peramu di DPRD Kabupaten Cirebon protes. Pasalnya, tidak masuk pendataan non ASN. DPRD Kabupaten Cirebon pun mengundang, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Meminta alasan pastinya. Sebab, yang tidak terakomodir hanya di DPRD. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, H Hendra Nirmala SSos MSi menjelaskan, ada pemahaman yang salah. Terkait pendataan yang sudah dilakukan. Bukan untuk pengangkatan PPPK. Namun, pendataan non ASN.
Sebab, waktu pendataan, menjelang dibukanya seleksi PPPK. Yang seolah-olah dikaitkan untuk pengangkatan PPPK. “Tidak begitu. Dan apakah nanti yang masuk data ini, akan diikutsertakan dalam seleksi PPPK. Kita juga tidak tahu,” kata Hendra, usai audiensi di DPRD, kemarin.
Yang jelas, kata Hendra, untuk seleksi PPPK, ada persyaratan tertentu. Ada mekanismenya. Berangkatnya, dari formasi terlebih dulu. Formasi diajukan. Kemudian muncul seleksi, lengkap dengan persyaratan-persyaratan menuju seleksi PPPK. Diantaranya, minimal ijazah D3.
BACA JUGA:Kelebihan Robi Darwis Pemain Tengah Persib Bandung, Bukan Tendangan Bebas
Disinggung, apakah pasca audiensi, BKPDSM akan memberikan prioritas kepada para driver di sekretariat DPRD? Hendra mengaku, belum bisa memastikan. Yang pasti, hilangnya data driver di sekretariat DPRD merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh BKN.
“Kita tahu, ada klasifikasinya dalam pendataan ini. Dan ini bukan kebijakan daerah untuk bisa memasukan mereka dalam pendataan. Tapi dari BKN. BKN sudah memverifikasi dari akun yang sudah menginput dari masing-masing non ASN,” ungkapnya.
Dari sekian ribu, turun hasil verifikasi BKN itu, ada 726 yang didelete. “Mereka yang didelete menyangkut 3 kategori tadi. Yakni sopir, peramu dan keamanan,” terangnya.
Kehadirannya kali ini, bukan untuk memberikan jaminan kepada para driver atau kepada DPRD. Hanya menyampaikan bahwa itu yang terhapus adalah hasil verifikasi BKN. "Setelah audiensi, apakah nanti akan menjadi perhatian. Kita belum tahu,” imbuhnya.
BACA JUGA:Update Kondisi Erling Haaland dan Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Chelsea
Ia juga mendapati, pada saat audiensi terdapat driver yang masuk pendataan. Sehingga hal itu menimbulkan kecemburuan dikalangan driver di DPRD. Katanya tidak masuk klasifikasi, tapi kenapa masuk pendataan.
“Nah itu, nanti kita akan teliti ulang. Siapa tahu ada kesalahan. Nanti hasilnya akan dikomunikasikan dengan BKN. Apakah melalui surat atau konsultasi langsung kesana,” katanya.
Ia menyampaikan, hasil verifikasi BKN, terdapat 726 data yang ter-delete atau terhapus dari jumlah total pendaftar di Kabupaten Cirebon yang mencapai 5000 an.
Pihaknya sendiri belum bisa memastikan, kemana arah dari hasil pendataan non ASN ini. Karena dari pemerintah pusat sendiri, sampai sejauh ini belum jelas. “Ini mau diapain sih hasil pendataan ini. Gak jelas,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: