Karyawan Mulai Terkena PHK, Menko PMK: Penambahan Orang Miskin baru

Radarcirebon.com, BANDUNG - Sejumlah perusahaan di Jawa Barat terutama yang bergerak di industri padat seperti tekstil, tiada henti melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada sejumlah tenaga kerja, bahkan di antaranya beberapa tenaga kerja mendapatkan pemangkasan jam kerja menjadi 3 sampai 4 hari dari 7 hari kerja.

Hal ini dilakukan karena perusahan tersebut mengalami kinerja yang menurun, membuat mau tidak mau perusahaan melakukan PHK kepada karyawannya.

BACA JUGA:Soal Penukaran Barang Bukti Narkoba dengan Tawas, Begini Penjelasan Hotman Paris Selaku Lawyer Teddy Minahasa

Meskipun tidak membidangi urusan industri dan perekonomian, Muhadjir Effendy mengatakan jika masalah pemutusan kerja terhadap sejumlah karyawan atau pengurangan jam kerja akan menjadi permasalahan baru lantaran berisiko meningkatkan angka kemiskinan.

“Sebenarnya saya tidak menangani langsung soal industri ataupun soal perekonomian. Tapi saya mengurusi orang susah, orang miskin, saya kira PHK dan pengurangan jam kerja ini berisiko menambah orang miskin baru,” kata Muhadjir Effendy pada Kamis 17 November 2022.

Beliau juga mengatakan jika permasalahan ini harus segera diatasi, sebab jika tidak diatasi segera dampaknya angka PHK akan terus meningkat bahkan sampai menembus angka 1,5 juta.

BACA JUGA:Gelombang PHK Sudah Didepan Mata, Sea Group Limited Ltd Rumahkan 7.000 Karyawannya

“PHK sudah mendekati angka 500 ribu dan jika tidak segera ada pengendalian PHK bisa mencapai 1,5 juta, ini harus ada antisipasi dangan penanganan,” lanjut Menko PMK.

Semua pihak harus terkoneksi melakukan antisipasi dan penanganan, sehingga bisa menekan laju PHK di tengah ketidakpastian perekonomian akibat politik global.

Kekhawatiran ini berdasar kondisi riil yang mana sektor ekspor mulai menurun tajam, belum lagi pasar domestik masih dikuasai oleh barang impor.

BACA JUGA:Masya Allah! Jenderal Bintang 3 Khutbah di Attaqwa Cirebon

Menko PMK menjelaskan jika angka kemiskinan di Jawa Barat tergolong sangat tinggi yakni menyentuh angka 9,4 persen.

Maka dari itu perusahaan diharapkan permasalahan ini harus dipecahkan melalui kerja sama semua pihak untuk mengurangi PHK dan agar perusahaan juga tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan PHK.

Perusahaan juga diharapkan bisa menyikapi rencana yang jelas untuk ke depannya. Muhadjir Effendy meminta agar karyawan yang kena PHK dapat ditangani dengan baik melalui JAMSOSTEK.

Di samping itu Menko PMK berharap agar semua perusahaan dapat bekerja sama seperti yang diarahkan Presiden, untuk waspada menyikapi ekonomi tahun 2023. (jun)

 

Sumber: reportase