Jepang Jadikan Baterai dan Logam Jadi Prioritas Utama Pembangunan, Indononesia Apa?

Jepang Jadikan Baterai dan Logam Jadi Prioritas Utama Pembangunan, Indononesia Apa?

Jepang tetapkan baterai jadi 11 komoditas utama yang harus didapat.-ISTIMEWA/RADARCIREBON.COM-

TOKYO, RADARCIREBON.COM - Bukan bahan pangan atau minyak bumi yang menjadi skala prioritas Jepang dalam menjaga keberlangsungan stoknya.

Namun, untuk tahun 2023 atau seterusnya, Jepang per 20 20 Desember 2022 telah menetapkan 11 barang utama, termasuk semikonduktor, baterai, dan unsur logam, sebagai bahan penting yang perlu diamankan persediaannya secara stabil bahkan pada saat keadaan darurat.

BACA JUGA:Hasil Mediasi KPU dan Partai Ummat Disepakati: Verifikasi Ulang

Masalah ketahanan rantai pasokan untuk sumber daya strategis, yang terkait langsung dengan keamanan ekonomi tetapi sangat bergantung pada sumber dari luar negeri, telah menjadi sorotan pemerintah Jepang di tengah meningkatnya pengaruh China dan invasi Rusia ke Ukraina.

Penetapan oleh Kabinet Jepang itu didasarkan pada undang-undang promosi keamanan ekonomi yang diberlakukan pada Mei tahun ini.

BACA JUGA:Besok, 21 Desember 2022 Akan Terjadi Fenomena Solstis, Apakah Itu?

Para pemasok bahan-bahan penting tersebut akan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan untuk investasi modal dan pencadangan dengan persetujuan menteri.

Bahan-bahan penting lain yang ditetapkan adalah gas alam dan pupuk, yang harganya melonjak sejak Rusia melancarkan perangnya di Ukraina, serta obat antibakteri yang diperlukan untuk operasi dan pengobatan penyakit menular.

Selain itu ada peralatan mesin, robot industri, suku cadang pesawat, peralatan terkait kapal, komputasi awan, dan magnet permanen.

BACA JUGA:Viral! Seorang Ayah Pukuli Anak Kandung, Kasus Hukum dalam Proses Penyelidikan

Kelangkaan semikonduktor melanda berbagai industri global, termasuk mobil, setelah dimulainya kembali aktivitas ekonomi normal saat dunia keluar dari pandemi virus corona.

Penetapan bahan-bahan penting tersebut dilakukan saat Jepang mencoba memulihkan lokasi-lokasi manufaktur domestik sambil mengamankan bahan dan perangkat manufaktur yang diperlukan.

Undang-undang promosi keamanan ekonomi Jepang terdiri dari empat pilar, yaitu mengamankan pasokan barang-barang penting secara stabil, mendukung pengembangan teknologi utama, menyaring layanan infrastruktur dasar, dan menahan paten tertentu yang terkait dengan produk teknologi sensitif dari pandangan publik.

BACA JUGA:4 Tips Menciptakan Ruang Kerja Bergaya Vintage

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: reportase