Curi Start Usung Presiden, PDI Perjuangan Minta Jokowi Evaluasi Menteri dari NasDem

Curi Start Usung Presiden, PDI Perjuangan Minta Jokowi Evaluasi Menteri dari NasDem

Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat -ISTIMEWA/RADARCIREBON.COM-

Sedangkan Djarot menyebutkan ada beberapa Menteri yang harus mendapatkan perhatian akan kinerjannya.

BACA JUGA:Peringati Hari AIDS se-Dunia, Pemprov Jabar Tekan Infeksi dan Perkuat Mitigasi

"Mentan dievaluasi dan Menteri Kehutanan harus dievaluasi, semua Menteri juga harus dievaluasi agar ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi,” ujar Djarot.

Djarot merasa miris dengan kebijakan pemerintah yang kembali mengimpor beras setelah mengeklaim bahwa Indonesia berstatus swasembada beras.

Selain itu Djarot juga menegaskan seharusnya pemerintah tidak melakukan impor beras disaat yang bersamaan dengan musim panen, karena itu bakal membuat beras produk dalam negeri menghilang di pasaran.

BACA JUGA:Peringati Hari AIDS se-Dunia, Pemprov Jabar Tekan Infeksi dan Perkuat Mitigasi

Semua pihak di pemerintah, baik itu Kementerian Pertanian, Bulog, maupun Badan Pusat Statistik harus lebih kritis dan membuka data mengenai stok beras di dalam negeri.

"Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup, yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung, ini semua perlu dievaluasi," ujarnya.

Djarot juga menjelaskan bahwa kebijakan merombak susunan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi.

BACA JUGA:Buat Malam Tahun Baru, Saldo DANA Gratis Buat Jajan, Kuy Gaskeun!

Pak Jokowi bisa mengevaluasi kinerja seluruh Menterinya, apalagi menjelang berakhir masa jabatan Presiden sehingga program-program yang sudah dicanangkan betul-betuk bisa tercapai.

Effendi Choirie selaku Ketua DPP Partai Nasdem memberikan tanggapannya atas pernyataan Djarot dan mengatakan jika partainya siap jika harus di singkirkan dari Kabinet Presiden Jokowi.

“Nasdem siap menghadapi segala situasi,” ujar Effendi Choirie.

BACA JUGA:Adipati Dolken Menikmati Peran sebagai Orangtua

Ia menyebutkan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden dan hanya Presiden yang mengetahui urgensinya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: reportase