Jelang Berakhirnya Masa Jabatan Bupati Cirebon, Pengamat: Harus Dievaluasi, DPRD Jangan Diam

Jelang Berakhirnya Masa Jabatan Bupati Cirebon, Pengamat: Harus Dievaluasi, DPRD Jangan Diam

Ketua HAPI Cirebon Raya, Firdaus Yuninda SH MH -ISTIMEWA/RADARCIREBON.COM-

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Memasuki tahun terakhir masa kepemimpinan Bupati Cirebon Drs H Imron MAg, tentu banyak harapan masyarakat akan kemajuan sebuah daerah.

Menurut Ketua Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) Cirebon Raya, Firdaus Yuninda SH MH, sampai dengan saat ini secara kasat mata tidak ada progres kearah yang lebih baik tentang Kabupaten Cirebon.

Baik dari segi infrastruktur, pembangunan ekonomi masyarakat hingga kemudahan dalam berinvestasi.

BACA JUGA:Tolong Dicatat! Inilah Pesan Wapres Maruf Amin kepada ASN di Seluruh Indonesia Jelang Pemilu 2024

"Kita bisa lihat kok, Kabupaten Cirebon tidak ada progres kearah yang lebih baik.

"Infrastruktur ya begitu-begitu saja, geliat ekonomi masyarakat juga stagnan. Hanya rutinitas saja," katanya.

Padahal, lanjut dia, dalam pidato di HUT PDI Perjuangan ke-50, Megawati Soekarnoputri menganjurkan kepada kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk bisa bekerja secara rill.

BACA JUGA:Banyak Siswa SMP di Ponorogo Putus Sekolah, Alasannya Sungguh Memprihatinkan

Baik sebagai pejabat negara maupun petugas partai politik.

Misalnya, kepala daerah dari PDI Perjuangan kata Ibu Megawati Soekarnoputri harus kreatif dalam menciptakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tujuan masyarakat sejahtera dan daerahnya maju.

"Nah, sekarang bagaimana fenomena di Kabupaten Cirebon yang notabene Bupatinya adalah ketua DPC PDI Perjuangan bisa mengimplementasikan anjuran Ibu Ketua Umum, yakni mendongkrak PAD di wilayahnya," imbuhnya.

Saat ini, Firdaus menyebutkan, sistem investasi Kabupaten Cirebon yang seharusnya dibuka lebar lebar, malah terkesan tidak peduli.

BACA JUGA:Kisah Pilu Pemain Sinetron Abi Yusman, Anak Meninggal di Dalam Kandungan, Tak Punya Biaya Operasi

Bahkan, bantuan keuangan (bankeu) yang diturunkan oleh pemerintah pusat dan bantuan provinsi (banprov) yang harusnya disambut dengan baik untuk mendongkrak pembangunan infrastruktur daerah tidak dipedulikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: reportase