Muhaimin Iskandar Minta Pemilihan Gubernur Minta Dihapus, Begini Alasannya

Muhaimin Iskandar Minta Pemilihan Gubernur Minta Dihapus, Begini Alasannya

Ilustrasi Gubernur dan Wakil Gubernur -Istimewa-

TABANAN, RADRCIREBON.COM - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar Wacana terus menggaungkan dihapusnya pemilihan gubernur (Pilgub).

Muhaimin menilai pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) tidak efektif, bahkan bisa memicu konflik yang berkepanjangan.

Alasan dihapusnya Pilgub, karena memerlukan anggaran yang besar sehingga dapat berpotensi memunculkan polemik berkepanjangan.

BACA JUGA:Marselino Ferdinan Gabung ke KMSK Deinze, Shin Tae Yong Kecewa, Loh Kok Gitu?

"Anggarannya untuk pilkada besar jadi kemudian berantemnya panjang. Pilgub DKI sampai sekarang masih berantem, sampai kapan? Karena memang zona luas perebutan sesuatu," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 3 Februari 2023.

Selain itu, ia berpendapat bahwa pemilihan gubernur secara langsung tidak efektif karena posisi kepala daerah memiliki kewenangan terbatas sehingga perlu dikaji ulang.

"Tapi PKB mengusulkan untuk dijadikan pertimbangan, apakah bisa diubah konstitusinya," ujar dia yang menjabat Wakil Ketua DPR RI.

BACA JUGA:Kasus KDRT Venna Melinda, Kejati Jatim: Berkas Akan Diteliti Selama 14 Hari

Iya menyebut gagasan terkait peniadaan jabatan gubernur akan ditempuh melalui DPR RI dengan cara mengusulkan naskah kajian peniadaan jabatan gubernur ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Iya kita 'ngusulin' naskah ke Baleg, segera (diajukan naskahnya)," katanya.

Sebelumnya, Kamis 2 Januari 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penghapusan jabatan gubernur akan membuat rentang kontrol atau pengaturan dari pusat ke bupati/wali kota terlalu jauh.

BACA JUGA:Hadiri Rakernas KNPI, Ridwan Kamil: Lahirkan Gagasan Besar

Hal itu disampaikan Presiden menyikapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar jabatan gubernur ditiadakan lagi pemilihannya pada pilkada mendatang.

“Perlu kalkulasi, apakah lebih efisien atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung, misalnya ke bupati wali kota terlalu jauh, 'span of control' (jangkauan kontrol)-nya harus dihitung,” ujar Jokowi di sela kegiatan mengunjungi Pasar Baturiti, Tabanan, Bali. (jun)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: reportase