Kunjungi Bappenas, DPRD Kabupaten Cirebon Perjuangkan DAK Infrastruktur

Kunjungi Bappenas, DPRD Kabupaten Cirebon Perjuangkan DAK Infrastruktur

KUNJUNGAN. Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja ke Bappenas belum lama ini. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka koordinasi dan meminta anggaran infrastruktur untuk Kabupaten Cirebon.-Samsul Huda-radarcirebon.com

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Anggaran tahun 2023 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk Kabupaten Cirebon, khususnya dalam kegiatan pembangunan infrastruktur daerah zonk. Artinya, tidak ada kucuran DAK infrastruktur dari pusat di 2023 ini.

DPRD Kabupaten Cirebon ikut melakukan upaya. Memperjuangkan anggaran di 2024 mendatang, salah satunya, mengunjungi Bappenas beberapa waktu lalu.

Tujuannya, meminta anggaran infrastruktur untuk optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah ini.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka SH menjelaskan, kunjungan yang dilakukan tidak lain untuk memperjuangkan DAK jalan di 2024 mendatang. Kebetulan belum lama ini ada korban lagi imbas dari jalan rusak di Pabedilan.

BACA JUGA:Cerita Masa Kecil Anies Baswedan di Kuningan, Tinggal di Jalan Apidik, Main di Sungai Citamba

BACA JUGA:KAI Daop 3 Cirebon Operasikan KA Tambahan Argo Cheribon Lebaran, Tiket Bisa Dipesan Mulai 13 Maret

"Saat bersilaturahmi ke Bappenas, Bupati ikut juga. Akhirnya pak Bupati menyampaikan beberapa keluhannya. Dan hasilnya ada beberapa hal. Yang menjadi kebijakan pemerintah pusat," katanya.

Contoh, lanjut Teguh, terkait DAK tentang Infrastruktur se-Jabar hampir rata-rata tidak ada. Khusus di Kabupaten Cirebon, harusnya pemerintah pusat mengakomodir. Karena beberapa domain pemerintah pusat ada di Kabupaten Cirebon yang sampai hari ini tidak terpenuhi atau tergarap dengan baik.

"Selian itu, juga seperti PJU. Daerah perbatasan seperti Indramayu-Kota, banyak lampu yang mati. Itu kan domainnya pusat. Harusnya bisa menjadi keseimbangan bersama," terangnya.

Padahal di Kabupaten Cirebon ada sentral keagamaan. Ada juga beberapa sentra nelayan. Belum lagi di wilayah timur yang sekarang sudah terbangun beberapa industri yang notabene akan dijadikan geliat baru di daerah baru.

BACA JUGA:Jarum Suntik Diduga Beracun, Kepala Desa di Serang dengan Mantri SU Sempat Cekcok Kasus Selingkuh?

BACA JUGA:Kepala Desa Ditusuk dengan Jarum Suntik Lalu Kejang-kejang hingga Nyawa Melayang, Pelaku Seorang Mantri

"Bagaimana bisa menggeliatkan perekonomian di Kabupaten Cirebon, jika infrastukturnya rusak. Kami meminta ke pemerintah pusat untuk berkontribusi besar di Kabupaten Cirebon. Saya berharap dan meminta ke Pemda untuk konsentrasi benahi infrastuktur di Kabupaten Cirebon," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana ST MM menjelaskan, keinginan komisi III ke Bappenas yakni fokus ke kegiatan jalan. Pihaknya berharap di 2024 ini mendapatkan DAK untuk jalan,  karena di 2023 tidak ada bantuan DAK.

"Walau pun ada verifikasinya yang layak. Lah ini Jawa Barat sendiri termasuk ada yang layak sebesar 86 persen. Padahal kita sendiri ada kebutuhan yang secara tematik, seperti untuk sentra produksi, pariwisata, atau pun yang lain-lain," pungkasnya. (sam)

BACA JUGA:Kebakaran Pabrik Vulkanisir Ban di Plumbon Cirebon, 5 Unit Mobil Damkar Dikerahkan

BACA JUGA:Eriyanto Ingin Kado Ulang Tahun dari Persib, Simak Doa dan Harapannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: