Legislator Ini Anggap Disdukcapil Kabupaten Cirebon Tak Profesional, Kenapa?

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Takkala pemerintah daerah lain sudah menerapkan sistem 4.0 dalam pelayanan publik, khususnya pembuatan KTP.

Tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan, karena dalam sistem tersebut pelayanan serba mudah, cepat, tepat dan murah.

 BACA JUGA:Pucuk Pimpinan PPP dan PDI Perjuangan Akan Segera Bertemu Bahas Soal Ganjar

Tapi, di Kabupaten Cirebon tampaknya hal tersebut masih jauh dari harapan. Bahkan, anggota DPRD Kabupaten Cirebon Ismiyatul Fatihiyah Yusuf B Comm MPA menganggap Disdukcapil Kabupaten Cirebon tidak profesional.

Pasalnya, banyak warga yang merasa dipersulit membuat KTP. Bahkan  pelayanan KTP yang ada di kecamatan dianggap tidak efektif.

 BACA JUGA:Alhamdulillah! Pemerintah Telah Evakuasi 542 WNI dari Sudan

Melansir dari Radar Cirebon, Jumat 28 April 2023, legislator yang akrab dengan panggilan Ismi ini mengatakan bahwa saat ini banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan Disdukcapil, terutama pada pelayanan KTP.

“Bukan rahasia umum masyarakat sangat susah untuk sekedar mencetak KTP," ujarnya.

Menurutnya, sudah banyak warga yang melaporkan sulitnya membuat KTP kepadanya. Bahkan dengan adanya pencetakan KTP di kantor kecamatan, dirasa sia-sia.

 BACA JUGA:Iwan Bule Resmi Berseragam Partai Gerindra, Prabowo: Dia Siap Ditempatkan Dimana Saja

“Karena faktanya warga tetap sulit mengakses pelayanan KTP. Bagus memang KTP cetak di kecamatan, tapi realitanya warga tetap sulit mengakses pelayanan cetak KTP di kantor kecamatan. Jadi menurut saya ini bukan terobosan, tapi sia-sia," tegasnya.

Terlebih lagi untuk bisa membuat KTP online, nyatanya tetap saja warga masih harus ke kantor Disdukcapil di Sumber.

BACA JUGA:Disandingkan Bersama Ganjar Pranowo oleh Relawan RSI Banten, Begini Respon Sandiaga Uno

“Apalagi KTP digital kita bisa mengakses aplikasinya, tetap untuk membuat KTP digital tetap saja di kantor Disdukcapil di Sumber. Katanya bisa dilakukan KTP di kecamatan hanya kebohongan belaka," ujar politisi PKB ini.

Begitu pun pelayanan KTP di kantor Disdukcapil, menurut Ismi, tetap saja dipersulit.

“Warga sudah jauh-jauh misalkan dari Pasaleman atau Gegesik ke Sumber, itu memerlukan biaya tidak sedikit.”

BACA JUGA:Polda Sumatera Selatan Tetapkan Lina Mukherjee Jadi Tersangka Kasus Penistaan Agama

Tapi setelah di Sumber, mereka tetap dipersulit hanya untuk mengakses pelayanan KTP, ada yang kuranglah ini itu," ungkapnya.

Dengan kesulitan tersebut, maka akan memunculkan banyak calo. “Calo merajalela. Sudah banyak laporan ke saya jika buat KTP bisa satu atau dua jam tetapi harus bayar sekian-sekian. Itu kan sangat parah sekali," ujarnya.

KTP, masih menurut Ismi, merupakan dokumen penting bagi warga. “Pemerintah jangan harap program penuntasan kemiskinan bisa sukses jika KTP saja tidak bisa dibenahi. Karena seluruhnya butuh KTP,” terang Ismi.

BACA JUGA:Mengenal Sosok Bernie dan Tatang RW, 2 Alumni ITB yang Pimpin BP Rebana dan Cekban

“Orang mau dapat bantuan perlu ada KTP, orang mau kerja juga butuh KTP. Sedangkan KTP ini tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Apa iya program penuntasan kemiskinan akan mampu berjalan tanpa KTP," sambungnya.

Ismi berharap agar Bupati Cirebon Imron MAg bisa segera membenahi struktur yang ada di Disdukcapil Kabupaten Cirebon. Harus ada pembenahan agar warga terlayani dengan baik.

“Bupati harus bisa mengoreksi Disdukcapil. Saya lihat tidak ada perubahan atau terobosan sama sekali. Masih sama saja. Buktinya masyarakat masih sangat susah mengakses pelayanan KTP," tandas Ismi. (den)

 

Sumber: reportase