Masyarakat Masih Gunakan Listrik Tetangga

MAJALENGKA–Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi (PSDAPE) Kabupaten Majalengka mengakui jumlah masyarakat yang belum memiliki Kilo Watt Hour (KWH) listrik cenderung berkurang setiap tahun. Hal tersebut berdasarkan direalisasikannya sejumlah bantuan baik dari APBD kabupaten maupun provinsi. Kepala Bidang Pertambangan dan Energi, Ucup Supriandi SSos mengatakan, notabene warga di Majalengka masih tersalur aliran listrik dari tetangganya. Padahal listrik adalah kebutuhan dasar bagi setiap orang. Namun hal itu akibat faktor ekonomi yang menjadi kendala. “Memang setiap tahun jumlah itu terus berkurang seperti tahun 2013 kemarin ada program dari PT PLN sekitar 1.000 KWH yang diperuntukkan bagi masyarakat di Majalengka. Meskipun ini ada peningkatan namun jumlah warga yang belum menggunakan listrik tersebut cenderung masih cukup besar,” ujar Ucup, kemarin (9/1). Disebutkan dia, dari data yang ada di PSDAPE tercatat sekitar 35.560 ribu kepala keluarga (KK) masih belum memiliki ketersediaan energi listrik. Jumlah tersebut hampir rata-rata tersebar di beberapa wilayah di Majalengka. Meski demikian, pihaknya mengklaim jika angka tersebut jauh menurun ketimbang sembilan tahun yang lalu. Ucup menjelaskan, dari mulai tahun 2004 silam, beberapa program seperti listrik masuk desa sejatinya sudah digulirkan. Hanya saja, pengalokasian tersebut jumlahnya terbatas atau sekitar 40 listrik untuk 40 KK di Majalengka. Beranjak ditahun-tahun berikutnya jumlah tersebut terus meningkat yakni 100 KWH yang diperuntukan kepada 100 KK di kota angin. Bahkan dua tahun yang lalu program tersebut terus dikembangkan oleh Pemprov Jawa Barat maupun Pemkab Majalengka dengan menggelontorkan 1.000 KWH untuk 1.000 KK untuk masyarakat tidak mampu. “Sekarang memang masih tercatat 35 ribu KK lebih di wilayah selatan maupun utara Majalengka dari 343 Desa. Dan program tersebut setiap tahun terus dilaksanakan guna jumlah warga yang belum memiliki listrik terus berkurang,” tuturnya. Meski demikian, pihaknya mengakui jika dalam pelaksanaannya ada beberapa oknum nakal yang memanfaatkan program tersebut. Seperti masyarakat dibebani dengan anggaran tambahan padahal sejatinya program itu adalah gratis. “Padahal dalam setiap sosialisasi kepada seluruh masyarakat di beberapa wilayah kami menyampaikan bahwa program Lisdes itu jangan sampai ada pungutan karena ini dari pemerintah alias gratis. Namun pelaksanaannya memang masih ditemukan adanya oknum memanfaatkan. Memang terkadang masyarakat (yang mendapatkan) terbujuk rayu dengan salah satu oknum untuk berbagai bidang pengurusannya. Tapi itu hanya ada sebagian saja,” terangnya. Lebih lanjut Ucup menegaskan, pihaknya sudah transparan kepada masyarakat untuk mengadu jika dalam realisasi program itu terdapat temuan adanya oknum. Pasalnya, program tersebut sama sekali tidak adanya beban atau pungutan kepada masyarakat. “Kalau ada, secepatnya lapor ke pihak kami. Nanti kami akan tindak tegas. Atau bisa lapor ke pihak berwajib,” pungkasnya. (ono)

Sumber: