Syekh Panji Gumilang Ingin Ubah Pemerintahan di Indonesia, Simak Kata-katanya, Wow Ternyata

Syekh Panji Gumilang Ingin Ubah Pemerintahan di Indonesia, Simak Kata-katanya, Wow Ternyata

Syekh Panji Gumilang ingin ubah rentang koordinasi pemerintahan di Indonesia.-Mahad Al Zaytun-radarcirebon.com

INDRAMAYU, RADARCIREBON.COM - Pendiri Mahad Al Zaytun INDRAMAYU, Syekh Panji Gumilang ingin sistem pemerintahan di Indonesia berubah dan diperpendek alurnya. Sehingga tidak terlalu banyak jenjang.

Dia yakin, dengan memperpendek alur koordinasi pemerintahan itu, pembangunan akan lebih cepat dan tepat sasaran.

Usulan dari Syekh Panji Gumilang, pemerintahan semestinya cukup hanya ada 3. Yakni, pemerintah pusat, pemerintah daerah lalu desa.

Pemerintah daerah ini, cukup di level provinsi atau di kabupaten/kota. Lalu setelah itu, langsung ke pemerintahan desa.

BACA JUGA:11 Tuduhan dan Cacian untuk Syekh Panji Gumilang, Hanya Dijawab Begini

Menurutnya, pemerintahan yang diperpendek, bisa membuat pembangunan terkonsentrasi di desa. Sehingga kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat tercapai.

"Kita ingin masuk ke abad Indonesia yang maju, caranya menata Indonesia ini dari desa. Mempersingkat dan memperpendek pemerintahan. Ada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa," kata Syekh Panji Gumilang, saat ditemui di Mahad Al Zaytun.

Menurutnya, fokus utama pembangunan harus di desa. Dengan demikian, masyarakat desa tidak melakukan urbanisasi ke kota.

"Desa dibangun. Karena pusat segala macam itu, adanya di desa. Kekurangan makan di Indonesia sehingga impor, karena tidak memperhatikan desa," tegasnya.

BACA JUGA:PPP Berkomitmen Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Inilah Alasan Kuatnya

Kelak, kata dia, harus dibangun Kementerian Pertanian dan Pembangunan Desa. Pendidikan juga harus disentralkan di desa.

"Setingkat kecamatan yang tidak ada itu, di situlah pendidikan dari SD sampai Kelas 12. Bentuknya adalah wajib belajar. Berasrama. Maka rakyat tidak memikirkan biaya pendidikan, tapi negara," bebernya.

Beban biaya pendidikan itu, seharusnya bisa di-cover lewat pajak yang dipungut oleh negara. Dengan pemerintahan yang hanya ada 3, tentu akan banyak terjadi efisiensi.

"Negara membiayai lewat pajak dari masyarakat. Di situ akan terjadi penanaman generasi muda dan dasar negara. Satu versi pemahaman," bebernya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: