Anggota DPRD Belum Digaji

SUMBER– Belum disahkannya rencana anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) 2014 berimbas pada gaji seluruh anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Diprediksi, mereka tidak akan mendapatkan gaji hingga Maret mendatang. Wakil Ketua Komisi I, H Yoyo Siswoyo mengakui, belum menerima gaji diawal bulan Januari ini. Sebab, RAPBD tahun 2014 belum disahkan. “Lesu, liat aja jalan saya lesu begini, ya itu karena gajinya belum dibayar,” ujar Yoyo, kepada Radar, Kamis (16/1). Dikatakannya, untuk kebutuhan sehari-harinya terpaksa menggunakan uang cadangan. Biasanya, keterlambatan gaji anggota DPRD berlangsung sampai Maret nanti. “Tetap digaji sih, nanti gajinya dirapel selama tiga bulan. Tapi kan tetap saja kita kerepotan untuk sehari-harinya,” tambah dia. Hal senada pun diungkapkan anggota dewan lainnya, Aan Setiawan. Dia mengatakan, untuk gaji pokok tetap dibayar Rp1,8 juta, hanya saja yang belum di berikan itu adalah untuk tunjangan. Karena harus disesuaikan dengan porsi APBD. “Untuk gaji pokok itu anggaran diambil dari dana alokasi umum (DAU) pemerintah pusat,” ucapnya. Menurutnya, gaji tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan untuk menutupi kebutuhan hidup dirinya rela untuk berhutang. Meski demikian, ketua Komisi VI itu meyakini bahwa RAPBD itu akan dapat segera disahkan diakhir Januari. “Seharusnya di akhir tahun sudah ada keputusan atau final. Ketika sudah disahkan, baru kita laporkan ke mendagri, setelah itu untuk bulan Februari sudah bisa cair,” katanya. Aan menjelaskan, penyebab keterlambatan pembahasan ini karena banyak kepentingan masyarakat yang harus diakomodir. Artinya, persoalan ini bukan disebabkan adanya gonjang ganjing pilkada Cirebon. “Tidak ada hubunganya sama sekali dengan panasnya kondisi politik akibat pilkada, tapi ini murni banyak kepentingan masyarakat yang musti diakomodir,” tandasnya. Di tempat terpisah, sejumlah kontraktor mengeluhkan down payment yang diminta oknum anggota DPRD untuk mendapatkan proyek. “Kemarin minta Rp10 juta, padahal proyeknya cuma Rp100 juta. Nanti kalau butuh uang lagi, pasti minta lagi,” katanya. Diungkapkannya, fee proyek sudah menjadi rahasia umum. Tetapi belum pernah sampai diungkap, apalagi untuk skala Kabupaten Cirebon. Padahal, fee proyek inilah yang menjadi penyebab buruknya kualitas proyek. Celakanya, kata dia, fee proyek sekarang diminta di depan. “Proyeknya saja belum ada, kita belum terima duit, tapi fee-nya sudah diminta,” keluhnya. (sam)

Sumber: