Soal Progres Penanganan Al Zaytun, Mahfud MD: Penerapan Kurikulum Akan Diawasi

SEMARANG, RADARCIREBON.COM - Pemerintah akan mengevaluasi keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu,  terkait dugaan menyebarkan ajaran Islam yang dinilai menyimpang.

BACA JUGA:Alasan Panji Gumilang Minta Investigasi Dilakukan di Al Zaytun, Berujung Hanya Jawab Lewat Surat, Oh Ternyata

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD usai menjadi khatib sholat Idul Adha 1444 H di Masjid Agung Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis 29 Juni 2023.

"Pondok pesantrennya kami akan evaluasi secara administratif, tindakan administratif itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya."

BACA JUGA:Inilah Trik Panji Gumilang Cari Simpati Israel dan Biaskan NII di Al Zaytun

"Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-muridnya terus berjalan," ucapnya.

Menurut dia, Ponpes Al-Zaytun merupakan lembaga pendidikan yang harus dibina. 

BACA JUGA:Inspektorat Jabar Tuntaskan Aduan Kasus Pungli PPDB 2022, Inilah Langkah Preventif di 2023

Namun, pihak yang melakukan berbagai pelanggaran hukum harus ditindak secara tegas sesuai dengan laporan dan informasi konkret mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat.

"(Ponpes Al-Zaytun) Katanya masih menerima pendaftaran. Silakan buka pendaftaran karena ponpes itu lembaga pendidikan yang harus kami bina," tambahnya.

BACA JUGA:Tabung Gas 13 Kg Meledak Hancurkan Sebuah Rumah di Cengkareng Sebelum Sholat Id Dimulai

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga menegaskan bahwa ada aspek hukum pidana pada polemik Ponpes Al-Zaytun yang harus diselesaikan.

"Al-Zaytun itu ada aspek hukum pidana, tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan, tidak boleh ada satu perkara yang diambangkan. 

"Kalau iya, iya; kalau tidak, tidak. Jangan ada laporan ditampung, lalu ada hambatan sana sini, lalu nggak jelas,"tegasnya. (*)

Sumber: reportase