Polisi Siap Amankan Pilkada 2024, Meski Bawaslu RI Usulkan Ditunda

JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Menanggapi usulan penundaan pelaksanaan Pilkada 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), justru Polri malah siap amankan jalannya rangkaian proses gelaran Pilkada 2024.

BACA JUGA:Dihadapan KKT ASEAN Ministerial Meeting, Indonesia Sampaikan Gagasan Ini

“Polri siap mengamankan penyelenggaraan dan tahapan Pemilu serentak 2024,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho dalam keterangannya, Jumat 14 Juli 2023.

Bahkan, ditambahkan Irjen Pol Shandi Nugroho, untuk mengamankan jalannya Pilkada nanti pihaknya akan menggelar Operasi Mantap Brata yang dilaksanakan seluruh jajaran Polri.

Serta akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak lain untuk pengamanan jalannya Pilkada maupun Pemilu mendatang.

“Kami akan bekerja sama dan bersinergi dengan TNI hingga pemerintah daerah (stake holder terkait) dalam pengamanan pemilu nanti,” katanya.

BACA JUGA:Bareskrim Polri Panggil 4 Saksi untuk Gali Keterangan Soal Dugaan Penistaan Agama Panji Gumilang

“Bahkan cara bertindak apabila ada potensi gangguan agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan aman dan lancar serta demokratis,” pungkasnya.

Sebelumnya, pelaksanaan Pilkada yang jatuh pada November 2024 disarankan oleh Bawaslu RI, sebaiknya ditunda.

"Kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (Pilkada) karena ini pertama kali serentak,” ujar Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja yang dilansir dari laman resmi lembaga tersebut, Jumat 14 Juli 2023.

Usulan Rahmat disampaikan saat rapat Koordinasi Kementrian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP), Rabu, 12 Juli 2023 lalu.

BACA JUGA:Ridwan Kamil Lantik 1.664 PNS Fungsional, Begini Permintaan Sang Gubernur

Rahmat tentu punya alasan dan kajian yang kuat tentang saran tersebut.

Alasan utama adalah belum adanya kesiapan yang optimal untuk Pilkada mengingat jarak waktu antara pemilihan presiden (pilpres) dengan Pilkada yang cukup dekat.

Oleh sebab itu dengan jarak waktu yang cukup dekat itu, Rahmat mengkhawatirkan akan muncul berbagai potensi permasalahan di Pemilu serentak 2024.

"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti,” kata Rahmat Bagja. (*)

 

Sumber: reportase