525 Personel Gelar Simulasi Penanganan Kontijensi Pemilu 2024 di Majalengka

MAJALENGKA, RADARCIREBON.COM - Sebanyak 525 personel gabungan di Majalengka, melakukan simulasi Penanganan Kontijensi Pemilu 2024.

Diinisiasi Polres Majalengka, kegiatan simulasi penanganan kontijensi, berlangsung di depan Pendopo Kabupaten Majalengka, Kamis 24 Agustus 2023.

Kegiatan simulasi ini merupakan bagian dari upaya Polres Majalengka untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi segala kemungkinan yang mungkin terjadi selama proses Pemilu tahun 2024. 

Kegiatan ini melibatkan 525 personel dari berbagai unsur, termasuk Polres Majalengka, Satuan Brimob Batalyon C Polda Jabar, TNI Kodim 0617 Majalengka, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Majalengka.

BACA JUGA:5 Rekomendasi Cafe Tempat Nongkrong Estetik dan Cantik di Palutungan Kuningan

BACA JUGA:Kulit Wajah Berminyak? Berikut rekomendasi skincare dan kandungan nutrisi yang dibutuhkan

Dalam sambutannya, Kapolres Majalengka, AKBP Indra Novianto SIK MSi menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi tinggi kepada semua peserta kegiatan.

Kegiatan ini menunjukkan kesiapan, kebersamaan, dan komitmen dari semua pihak dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada serta memperkokoh kerja sama sinergitas dengan penyelenggaraan pemilu, TNI, dan pemerintah daerah," kata AKBP Indra Novianto.

Kegiatan simulasi ini melibatkan berbagai skenario yang mungkin terjadi dalam penanganan aksi massa menjelang tahap inti Pemilu 2024. 

BACA JUGA:Bandara Kertajati melayani rute apa saja? Simak informasi terbaru untuk Oktober 2023

BACA JUGA:Cocok untuk Modal Usaha Kecil-kecilan, KUR Syariah Pegadaian Cicilan Hanya Rp 9 Ribu per Hari, Cek Syarat Ini

Tujuannya adalah untuk menyamakan pola pikir dan tindakan para personel Polri yang bertugas dalam pengamanan Pilkada, serta meningkatkan keterampilan teknis dan taktis personel yang terlibat dalam pengamanan.

Kegiatan simulasi ini juga dihadiri oleh Forkopimda, serta berbagai unsur pejabat TNI, Polri, dan pemerintah kabupaten.

Sumber: