Penentuan UMK 2024, Pj Gubernur Jabar: Cari Solusi Terbaik yang Dapat Diterima Semua Pihak

BANDUNG, RADARCIREBON.COM - Menyikapi dinamika saat ini menjelang penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten 2024, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengimbau semua pihak untuk sabar dan dapat menahan diri. 

Ia juga mendorong semua pihak untuk mengedepankan dialog yang konstruktif sehingga dapat dicari solusi terbaik. 

"Diharapkan semua pihak untuk mengedepankan dialog yang konstruktif sehingga segala isu dan perdebatan akan kita carikan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak," ucap Bey, Kamis 23 November 2023.

BACA JUGA:Dikabarkan 3 Relawan Indonesia Ditangkap Tentara IDF, Begini Kondisi yang Sebenarnya

"Sebagai Pj. Gubernur, saya akan melakukan langkah-langkah strategis untuk hal ini dengan tetap mengedepankan hubungan industrial yang harmonis dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku," imbuhnya. 

Sebelumnya, pada tanggal 21 November 2023, Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 Jawa Barat sebesar Rp2.057.495. 

UMP 2024 Jabar naik 3,57 persen dari UMP 2023 yang sebesar Rp1.986.670 atau kenaikannya Rp70.825. 

BACA JUGA:Dukung Pencegahan Stunting, DPPKBP3A Kabupaten Cirebon Launching BKB HIU

Perhitungan UMP 2024 ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. 

Penetapan upah minimum kabupaten/kota yang paling lambat akan diumumkan pada 30 November. 

Hingga saat ini kabupaten/kota sedang melaksanakan perumusan rekomendasi, dan ada yang sudah membuat rekomendasi UMK 2024 kepada Penjabat Gubernur Bey Machmudin, yaitu kota sukabumi, kota banjar dan Kabupaten Ciamis yang merekomendasikan dengan mendasarkan pada PP 51/2023.

Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang merekomendasikan kenaikan UMK 2024 sesuai dengan tuntutan pekerja. 

BACA JUGA:Danlanal Cirebon Tinjau Langsung Gladi Bersih Latihan Pengamanan Obvitnas PLTU Cirebon 1

Semua rekomendasi dari kabupaten/kota tersebut direncanakan akan dibahas pada 27 November sebelum ditetapkan pada 30 November 2023. (*)

Sumber: reportase