Statemen Wiem Mengherankan

KEJAKSAN– Aktivis Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos), Rangga Aji Juang, heran dengan pernyataan Dirut PDAM, Wiem Wilantara yang menganggap persoalan sudah selesai setelah memberikan jawaban kepada media atas kejanggalan laporan keuangan PDAM. ”Masih belum jelas, apanya yang sudah dianggap selesai? Karena hingga sekarang, direksi belum memberi penjelasan kepada masyarakat yang sebenarnya,” ujar dia kepada Radar, kemarin. Masalah jual rugi masih untung, kata dia, sebaiknya direktur utama harus menjelaskan secara gamblang kepada publik, dalam hal ini pada pelanggan air minum. ”Persoalan tersebut, jangan ditutup-tutupi, tetapi sebaiknya dijelaskan saja supaya masyarakat tahu yang sebenarnya,” tegasnya. Sementara itu, Aktivis Jaringan Masyarakat Sipil (Jams), Muhamad Rafi SE, juga mengkritik pernyataan direktur PDAM. Sebab menurutnya, apa yang disampaikan Wiem belum menjawab pertanyaan publik. Sehingga tidak bisa persoalan tersebut dianggap selesai. ”Selesai bagai­ma­na? Pertanyaan publik belum ter­jawab, kok bisa dianggap su­­dah selesai?” tanya dia, berurutan. Rafi berharap, direksi bisa lebih arif menyikapi persoalan yang saat ini mencuat di media massa. Sebab, persoalan tersebut akan terus menjadi polemik tanpa adanya penjelasan yang baik dari direksi PDAM. ”Sampaikan saja kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi manajemen PDAM,” tandasnya. Lalu bagaimana tanggapan dewan soal tantangan beberapa pihak agar para wakil rakyat itu membentuk panitia khusus (pan­sus) untuk membongkar kasus PDAM? Ketua DPRD, Nasrudin Azis mengaku belum be­rani memberikan komentar ba­nyak soal PDAM. Terlebih de­ngan munculnya desakan agar dewan segera membentuk pansus. Azis beralasan, dirinya masih menunggu anggota dewan yang lain untuk membahas persoalan PDAM. ”Maaf masih belum bisa berkomentar tentang desakan pansus PDAM,” kata Azis. Namun demikian, Azis tidak menampik jika pada per­jalanannya dewan memben­tuk pansus PDAM untuk me­nye­lesaikan persoalan yang selama ini menjadi polemik di tengah masyarakat. ”Kemungkinan itu sih tetap ada,” ujarnya. Politisi Partai Demokrat ini bahkan berencana bertemu dengan komisi B untuk mencari tahu hasil pembahasan dengan PDAM. Dari hasil laporan ko­misi B ini, dirinya berharap ada hasil signifikan, apakah perlu membentuk pansus atau tidak. WAWALI KRITIK MEKANISME PEMILIHAN DIRTEK Belum selesai soal kejanggalan laporan keuangan, muncul lagi masalah baru. Ini terkait dengan mekanisme pemilihan direktur tek­­nik yang diprediksi bakal menghamburkan biaya besar. Wakil Walikota H Sunaryo HW SIP MM angkat bicara soal mekanisme pemilihan direktur tek­nik yang menurutnya akan me­nghambur-hamburkan anggaran. Seperti diketahui, masa jabatan Direktur Teknik PDAM, Sri Supanti akan berakhir Februari ini, dan sekarang direksi PDAM, Dewan Pengawas dan owner tengah mengkaji mekanisme pemilihan direktur teknik yang baru. ”DP sudah bertindak tepat dalam menyikapi situasi ini. Tapi sayang, di tingkatan implementasi masih lemah, bahkan masukan dari DP seperti tidak digubris direksi,” ujar Sunaryo di ruang kerjanya. Kendati menyoroti kinerja direk­si yang lemah dalam im­plementasi kritik dan masukan dari DP, namun Sunaryo enggan memberikan tanggapannya atas polemik yang melibatkan direksi PDAM dengan walikota, perihal penjelasan laporan keuangan PDAM yang diduga banyak mengandung kejanggalan. Sunaryo lebih tertarik meng­kritik mekanisme pemil­ihan direktur teknik yang di­­se­­butnya pemborosan anggaran, tetapi efektivitasnya dipertanyakan. ”Lebih baik gunakan saja hak prerogatif walikota. Tunjuk orang­nya yang kira-kira mam­pu bekerja. Daripada harus meng­gunakan mekanisme yang berbelit-belit dan melibatkan akademisi dari UGM, Un­dip, ataupun Unpad yang mem­butuhkan biaya besar,” katanya. Menurutnya, penggunaan hak prerogatif walikota jauh lebih efektif untuk memilih direktur teknik. Oleh sebab itu, dirinya ti­­dak setuju bila untuk memilih di­rektur teknik saja mesti meng­gunakan mekanisme yang ber­be­lit-belit. Tapi kalaupun meka­nisme tersebut digunakan, pi­haknya akan menyetujui, asal­kan yang diganti bukan hanya direk­tur teknik tetapi keseluruhan direksi. Khusus mengenai pemilihan di­reksi, Sunaryo juga meng­usul­kan agar masa jabatan seluruh direksi diseragamkan. Sebab, di­reksi dalam pandangannya ada­lah sebuah tim, sehingga ma­sa jaba­tan­nya pun mesti dia­ngkat dan ber­henti dalam periode yang sa­ma. Tapi, yang terjadi saat ini adalah adanya perbedaan masa ja­batan an­ta­­ra direktur utama, direktur umu­m, dengan direktur teknik. ”Ke­uangan saja sudah kolaps, me­­ngapa untuk memilih direksi sa­ja harus pakai mekanisme yang se­­perti itu? Kenapa tidak pakai ca­ra yang jauh lebih efektif?” tanya dia. Menurutnya, owner pasti sudah mengetahui siapa kandidat yang memiliki kompetensi untuk menjadi direktur teknik. Sehingga, mekanisme penyaringan sudah tidak diperlukan. (yud/abd)

Sumber: