DPRD Ungkit Janji Kampanye Bupati Cirebon, Begini Jawaban H Imron

“Perencanaan pembangunan harusnya terintegrasi berdasarkan klaster dinas sendiri untuk penyelesaian secara tuntas dan disesuaikan dengan indikator jenis pelayanan publik. Terdiri dari publik administrasi, publik barang dan jasa, publik pembangunan dan publil layanan regulatif,” terangnya. 

Teguh menegaskan, LKPJ Bupati juga perlu adanya data kementerian untuk mencapai target, agar bupati Cirebon juga memerintahkan organisasi perangkat daerah untuk membahas dan menentukan sumber LKPJ. 

BACA JUGA:Sebanyak 37 Orang Perebutkan 6 Kursi Panwascam di Kota Cirebon

BACA JUGA:Buka Grebeg Cirebon Katon, Bupati Imron: Ini Harus Dipertahankan Semua

“Karena LKPJ sebagai tekad penyelenggaran pemerintahan yang lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif selama ini. Sehingga tercipta pembangunan di daerah. 

“Apresiasi juga disampaikan karena telah menghasilkan rekomendasi LKPJ. Rekomendasi ini saling bersinergi dan melengkapi,” kata Bupati Imron.

Menurutnya, rekomendasi ini secara umum mengarahkan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan bersih baik dan efektif. 

Segala saran dan kritikan dalam rangka perbaikan sebagai mana fungsi legislatif. “Poin-poin yang disampaikan merupakan arahan berharga,” imbuhnya. 

Lebih, lanjut dikatakan Bupati Imron, pemda selalu mempertimbangkan rekomendasi DPRD. 

“Secara umum, kami berkomitmen akan mengkaji catatan-catatan yang telah disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkasnya. (*)

Sumber: