Reformasi Birokrasi Cegah Korupsi

Reformasi Birokrasi Cegah Korupsi

CILIMUS - Setelah Workshop Analisis Jabatan (Anjab) Tahap II, Bagian Organisasi Setda kembali mengadakan Workshop Reformasi Birokrasi dan Pengembangan Budaya Kerja, di Hotel Prima Resor, Kamis (27/2). Peserta merupakan pejabat eselon II dan eselon III, mulai kepala dinas hingga camat, yang mencapai 87 orang. Tampil sebagai narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Workshop ini kita adakan dua hari. Tujuannya untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional,” jelas Kabag Organisasi Setda, Yudi Nugraha MPd kepada Radar. Selain profesional, pihaknya ingin aparat pemerintah juga memiliki karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas dari KKN. Di samping untuk menciptkan pola pikir dan budaya kerja aparatur yang berorientasi pada hasil. Bupati Kuningan Hj Utje Ch Suganda sangat mengapresiasi workshop tersebut. Besar harapan, workshop bisa menjadi sarana meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Pemkab Kuningan secara menyeluruh, dan meliputi berbagai aspek. Semua diarahkan untuk satu harapan terwujudnya reformasi birokrasi. “Reformasi birokrasi itu sudah menjadi upaya kita dalam meningkatkan kinerja aparatur. Tentu secara terus menerus melalui struktur birokrasi. Reformasi birokrasi adalah sebuah keharusan sesuai peraturan,” katanya. Reformasi birokrasi, menurut Utje, juga merupakan sarana dalam menciptakan good government, kredibel, transparan, bersih, efektf, efisien, dan akuntabel. Ia berharap, reformasi birokrasi menjadi alat untuk mengurangi bahkan menghilangkan segala bentuk penyelewengan pejabat publik. Maka, menurutnya, reformasi birokrasi perlu sekali dilakukan melalui berbagai terobosan. Langkahnya harus kontinu, konkret, dan realistis. Itu artinya, diperlukan adanya strategi tersendiri dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Baik dari sistem penataan birokrasi hingga penanaman budaya kerja. “Maka reformasi birokrasi harus dilakukan dari semua tingkatan birokrasi. Dari tingkat rendah hingga tinggi,” tandasnya.(tat)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: