Diduga DPRD Minta Jatah

SUMBER– Upaya Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon menyelidi penerima bunga deposito kas daerah di Bank bjb Cabang Sumber, diwarnai isu tak sedap. Sumber Radar di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon mengungkapkan, diam-diam dibalik pembahasan deposito, diduga DPRD melalui badan anggaran (banggar) sedang mengutak-atik keuangan pemerintah daerah. Sebab, sebenarnya bunga deposito tidak bermasalah. Menurut dia, DPRD mempreteli tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dilatarbelakangi dendam ketika pembahasan keuangan pada putaran kedua pemilihan bupati Cirebon. “Dana putaran kedua sebetulnya sudah siap sesuai dengan permintaan KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebesar Rp20 miliar. Tapi dewannya tidak mau, karena dewan ingin minta dana tambahan buat dana dapil (daerah pemilihan), sehingga dana putaran kedua itu sekitar Rp9 miliaran kalau gak salah,” ujar pejabat pemkab yang enggan disebutkan namanya, kepada Radar, Kamis (27/2). Dia mengatakan, dana dapil tersebut tidak dapat dilacak lantaran sudah menyatu dengan semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Cirebon. Anggota dewan yang hendak mengambil dana dapil, harus mempersiapkan proposal sebelum APBD disahkan. “Setelah itu, dewan baru bisa mengendalikan dibalik layar. Sehingga tidak aneh, kalau di akhir tahun dewan ribut terus soal anggaran, nah itu juga salah satunya untuk persiapan di Pemilu 9 April 2014 mendatang. Mungkin mereka butuh modal,” tudingnya. Dia juga mengungkapkan, sikap ngotot banggar yang menekan agar anggaran pilkada putaran pertama diaudit, juga tidak lepas dari misi udang dibalik batu. “Dewan komplain kenapa saya waktu itu minta uang itu tidak ada, tapi tiba-tiba muncul bunga Rp10 miliar di bank. Wajar kalau dewan ngambek, bunga deposito yang ada di bank tersebut pada ujungnya nanti supaya bisa dibagi ke dewan,” tukasnya. Menurutnya, dana yang ada di rekening tersebut sebetulnya untuk cadangan pilkada putaran kedua, bila terjadi keadaan darurat. Tapi, DPRD rupanya salah arti, apalagi DPRD pernah mengajukan penambahan anggaran dapil dari Rp700 juta sampai Rp1 miliar. “Pengennya dewan begitu. Dari Rp20 miliar di putaran kedua dapet, begitu juga di deposito itu juga dapat untuk dana tambahan dapil. Angka putaran kedua itu sebetulnya ada, tapi tidak dibuka karena nunggu persetujuan dewan,” bebernya. Dia meyakini, pembahasan bunga deposito tersebut hanya sebuah pengalihan isu saja. Sebab, sebetulnya tujuan mereka itu hanya satu, agar dana tersebut bisa mengalir ke DPRD. Sementara itu, Anggota Banggar DPRD, Supirman SH membantah pembahasan bunga deposito ada motif tersendiri. Menurutnya, opini yang dihembuskan TAPD hanya upaya untuk menutupi kesalahan. “Sebetulnya dari awal sudah terlihat. Psikologi orang yang melakukan kesalahan itu akan menutupi kesalahannya dengan sepuluh kali perbuatan,” katanya. Supirman balik menuding, TAPD berusaha mengakali DPRD dalam hal anggaran. Dalam pembahasan anggaran TAPD selalu mengeluh anggaran sudah drop, bahkan habis. Makanya, anggaran di KPU dan panitia pengawas pemilu (panwaslu) dipangkas. Tapi, ternyata ada dana cadangan yang tidak diketahui DPRD sebesar Rp10,3 miliar. Dana tersebut belum termasuk bunga deposito dari hasil penyimpangan uang selama satu tahun di bank. “Anggaran Rp10,3 miliar tersebut nyatanya tidak dipergunakan. Padahal, banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan di 2013 dan di¬-pending tahun ini,” tuturnya. Menurutnya, bunga deposito di bank tersebut dicairkan karena sudah waktunya ditutup buku. Berarti, uang dana cadangan itu tidak pernah terpakai dan inilah yang melanggar aturan. “Kalau seperti ini, uang itu sia-sia, karena seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Perlu diketahui, rakyat sengsara itu gara-gara pesoalan keuangan,” ucapnya. Supirman juga mengungkapkan, imbas dari permainan anggaran, bantuan-bantuan untuk masyarakat tertunda, padahal sudah ada naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dan terpaksa ditangguhkan hingga Januari 2014. “Sekarang kita akan panggil sekda. Sekda kalau sudah tidak sanggup lebih baik mundur saja, karena sekda bagaimanapun juga telah membohongi rakyat,” tegasnya. (sam)

Sumber: