Tagihan PBB sampai Rp 65 Juta, Surya Pranata: Kalau wajar saya nggak ada di sini, kita lawan!

RADARCIREBON.COM – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberlakukan di Kota Cirebon, dianggap sudah tidak wajar dan ugal-ugalan.

Salah satu tokoh masyarakat, Surya Pranata mengungkapkan, tagihan yang dibebankan kepada rakyat sangat tidak wajat dan memberatkan.

Tahun 2023, Surya Pranata mengaku membayar PBB sebesar Rp 6,2 juta. Tapi di tahun 2024, dirinya mendapatkan tagihan hingga Rp 65 juta.

Ditegaskan Surya Pranata, tagihan tersebut sangat tidak masuk akal dan cara menghitungnya sangat bermasalah.

BACA JUGA:Warga Kota Cirebon Demo Kenaikan PBB, Nama Agus Mulyadi Diteriakan Berkali-kali

“Kalau wajar saya nggak ada di sini. Makanya kita lawan. Kita tolak, minta dicabut,” tandas Surya Pranata di depan Balaikota Cirebon, Kamis, 6, Juni 2024.

Dia juga mempersoalkan adanya stimulus, diskon dan iming-iming lainnya yang disosialisasikan oleh Pemerintah Kota Cirebon. Baginya, itu adalah pembodohan kepada rakyat.

“Itu cara menghitungnya nggak betul, tidak transparan. Pembodohan. Rakyat diiming-imingi diskon sebagainya,” sebut dia.

Kenapa disebut pembodohan? Disebutkan Surya, pemerintah memang menawarkan stimulus dan diskon untuk PBB 2024, tetapi belum tentu ada kebijakan serupa di tahun 2025.

BACA JUGA:Ratusan Warga Kota Cirebon Kembali Demo Terkait Kebijakan PBB 2024, Tuntut Pj Walikota Cabut Kebijakan

Hal tersebut akan berakibat masyarakat terbebani di tahun depan dan harus membayar kewajiban sangat besar.

“Tahun ini saya dikasih, tahun depan bisa hilang. Itu kan pembodohan namanya. Saya bilang tunda bayar, kalau sudah direvisi baru saya akan bayar. Kalau saya bayar nilai itu, saya nggak makan loh ya,” tandasnya.

Selama ini, kata tokoh masyarakat Kota Cirebon tersebut, pemerintah tidak pernah memberi apa-apa untuk warga seperti dirinya.

Masyarakat hanya dibebani dengan rentetan kewajiban yang harus dipenuhi. Tetapi toh tidak pernah mengeluh juga.

Sumber: