Imbas SMAN 1 Cirebon Viral, Cabang Disdik X Jabar Larang Pertemuan Komite Sekolah untuk Sementara Ini

BACA JUGA:Tinggalkan Pekerjaan, Wawan Pilih Merawat Anak yang Sakit Kanker Langka

Menurutnya, memang untuk memenuhi kebutuhan Opersional sekolah, tidak cukup hanya mengandalkan dana BOS dari APBN dan BOPD dari APBD. Apakah itu APBD Provinsi buat sekolah jenjang SMA/SMK.

Sehingga, dalam regulasinya memungkinkan untuk mencari sumber pendanaan kebutuhan pendidikan di sekolah dari pihak ketiga.

"Pihak ketiga itu, diutamakan CSR, donasi dari alumni, perorangan maupun lembaga yang tidak mengikat. Kalau ke orang tua itu opsi terakhir dan tidak boleh ditentukan minimal nilainya dan berapa lama waktunya," tegasnya.

Hediyana juga meminta kepada seluruh pihak sekolah dan komite sekolah, untuk kreatif dalam mencari sumber pendanaan pihak ketiga. Jangan sampai yang dibebankan lagi-lagi ke orang tua siswa.

BACA JUGA:Setelah Puluhan Warem Goa Macan Palimanan Barat Dibongkar, Begini Harapan Warga

Selain itu, peran pemerintah, dalam hal ini kepala daerah juga penting dalam mewujudkan pemerataan kemajuan semua satuan pendidikan.

Keberpihakan kepala daerah untuk pendidikan, sangat diperlukan untuk kemajuan pendidikan di Kota Cirebon.

Misalnya, di Kota Cirebon ini tentunya ada banyak perusahaan-perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD yang berkewajiban menyisihkan sebagian keuntungannya dalam bentuk CSR.

Jika itu dihimpun dan dikelola dengan baik melalui kordinasi Pemerintah Daerah, maka tentunya tidak sedikit dana CSR yang bisa disalurkan ke berbagai sektor. Termasuk ke sektor pendidikan.

Sumber: