Pengunduran Diri Dirut RSUD Arjawinangun Ditolak? Begini Penjelasan dari BKPSDM

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Pengunduran diri Dirut RSUD Arjawinangun, dr Bambang Sumardi, kabarnya ditolak oleh Pemkab Cirebon. Informasi itu beredar di kalangan ASN Pemkab Cirebon di Sumber.

Namun, Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon Ade Nugroho SSTP membantah hal itu. ia mengatakan sejauh ini tidak ada usulan pengunduran diri dari dr Bambang sebagai Dirut RSUD Arjawinangun. Karena itu, tak ada yang diproses atau ditolak.

“Tidak ada surat usulan pengunduran diri yang masuk BKPSDM. Jadi apanya yang mau diproses? Apalagi ditolak. Lain halnya dengan dr Luthfi yang resmi mengundurkan diri (mundur dari Dirut RSUD Waled)," kata Ade Nugroho saat dikonfirmasi Radar Cirebon, Jumat, 2 Agustus 2024

Ia juga menjelaskan soal jabatan dirut yang mengalami kekosongan di RSUD Waled, di mana saat ini sudah diisi dengan Plt. Namun, pihaknya belum mengetahui kapan untuk pengisian Eselon II di RSUD Waled. Apalagi, yang mengalami yang mengalami kekosongan Eselon II hanya satu, yakni Dirut RSUD Waled.

BACA JUGA:Komitmen Fibertrust dalam Pengembangan Infrastruktur untuk Pembangunan Berkelanjutan

“Teknisnya nanti melalui open bidding. Tapi akan kita laporkan dulu ke Pj Bupati. Keputusan seperti apa kan tergantung Pak Pj. Apakah open bidding hanya satu Eselon II saja sama seperti pengisian jabatan Kepala Dinas Perhubungan beberapa waktu lalu atau seperti apa, kita tunggu keputusan Pak Pj,” terang Ade Nugroho.

Mundurnya dua Dirut RSUD milik Pemkab Cirebon ini juga ditanggapi Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan SSi. Ia bahkan secara khusus menyoroti RSUD Arjawinangun.

Aan mengatakan, manajemen rumah sakit umum daerah ini harus dibenahi. “Kabarnya memang banyak dokter yang ingin mundur. Mungkin insentif mereka juga kurang karena jumlah pasien semakin menurun. Ditambah, RSUD Arjawinangun saat ini diapit oleh lima rumah sakit swasta yang mutu pelayanannya bagus," kata Aan saat berbincang dengan Radar Cirebon, Kamis (1/8/2024).

Padahal, kata Aan, tahun ini RSUD Arjawinangun dapat suntikan dana Rp15 miliar dari pemkab. Anggaran itu untuk dua kegiatan. Rp10 miliar untuk perluasan lahan, sementara yang Rp5 miliar untuk pengadaan alat-alat kesehatan (alkes).

BACA JUGA:Darurat Anak Kecanduan Judi Online, KPAI Imbau Pembatasan Penggunaan Gadget

“Ini anggaran yang tidak sedikit. Jangan sampai anggaran yang diberikan sia-sia. Jangan sampai kunjungan pasien semakin menurun, sedangkan lahan diperluas. Ini untuk apa sebetulnya. Belum lagi alkes yang mau ditambah. Kan percuma juga kalau tidak ada pasiennya," terangnya.

Ia meminta pemerintah daerah segera merombak total manajemen RSUD Arjawinangun. Sebab, penempatan pegawai di RSUD ini tak sesuai ilmu manajemen rumah sakit. "Apalagi dirutnya sudah ingin mundur dan kabarnya minta pindah. Makin kacau lagi kalau diganti dengan orang yang tidak ngerti manajemen kesehatan. Kalau ini dibiarkan, RSUD Arjawinangun bisa tutup," paparnya.

“Selama ini, saya sebagai Ketua Komisi IV yang membidangi kesehatan, tidak sedikit pelayanan di RSUD Arjawinangun itu dikeluhkan pasien. Imbasnya, kunjungan pasien turun drastis. Kalau terus dibiarkan dan tidak ada perbaikan pelayanan, tidak menutup kemungkinan RSUD Arjawinangun terancam bangkrut," sambung Aan.

Padahal, setiap rapat komisi dengan pihak rumah sakit, pihaknya selalu mengingatkan untuk memaksimalkan pelayanan. Buruknya pelayanan, kata Aan, dirasakan saudaranya sendiri yang harus dioperasi dengan konsekuensi dibius total. Setelah operasi, kata dia, pasien ditempatkan di ruang perawatan dalam kondisi belum sadar. “Ini kan berbahaya dan kami tidak tahu prosedurnya seperti apa. Pokoknya tidak sedikit yang membuat kecewa terhadap pelayanan di RSUD," imbuhnya.

Sumber: