Kisruh APK saat Debat, Tim Perumus Kompak Lempar Bola Panas ke Ketua KPU Mardeko

Demikian pula dikatakan oleh Didi Nursidi, Tim Perumus lainnya. Menurut dia, yang berkompeten menjawab perihal pelaksanaan debat adalah Ketua KPU. 

“Yang kompeten jawab Pak Mardeko selaku ketua KPU Kota Cirebon sesuai ketentuan koordinasi dengan Paslon/LO/Timses dilakukan dan menjadi kewenangan KPU,” ujarnya.

BACA JUGA:Hadapi Jepang dan Arab Saudi, Kevin Diks Siap Dimainkan Shin Tae-yong

BACA JUGA:Cukup Pakai Smartphone, Proses Izin Tenaga Kesehatan Dipermudah Pemkab Cirebon

Seperti diketahui, debat kedua Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon digelar pada Minggu, 10 November 2024 di Hotel Aston.

Debat sempat diwarnai kericuhan antarpendukung Paslon setelah paslon nomor urut 3 mengeluarkan kartu program dalam sesi penyampaian visi dan misi.

Tindakan Paslon nomor 03 langsung memicu reaksi keras dari pendukung paslon nomor 1 dan 2. 

Mereka memprotes dan menyebut paslon nomor 3 melanggar ketentuan debat karena mengeluarkan kartu program yang dinilai sebagai alat peraga kampanye alias APK. 

Ketegangan yang ditimbulkan membuat Bawaslu dan aparat keamanan turun tangan. 

Kartu program yang dibawa paslon nomor 3 diambil dan tidak diperkenankan untuk digunakan di arena debat. 

Sementara itu, pernyataan Ketua KPU Kota Cirebon, Mardeko usai debat, menyebutkan bahwa tidak ada pelanggaran. 

Menurut dia, kartu program yang dibawa pasangan nomor urut 3 bukan APK. “Dibedakan ya, mana APK, mana untuk alat peraga bagi paslon," katanya kepada wartawan.

Pernyataan Mardeko menimbulkan reaksi dari sejumlah pihak, termasuk Akademisi dari Untag Cirebon Lukmanul Hakim. 

Lukman mengatakan, bahwa ketegangan yang terjadi pada saat debat kedua yang dipicu tindakan paslon nomor 3 merupakan ranahnya Bawaslu. 

“Jadi yang harusnya menyikapi hal ini adalah Bawaslu. Tapi yang terjadi justru Ketua KPU. Apalagi seolah-olah tidak ada masalah, padahal justru ini masalah besar. Ini kan jadi timbul kecurigaan,” ungkapnya.

Sumber: