Dana Sosialisasi Geothermal Misterius

**Pemkab Akui Gelontorkan Anggaran Rp650 Juta, Kades Setianegara Membantah KUNINGAN – Kendati ada penolakan terkait rencana eksplorasi, namun sejak lama Pemkab Kuningan sudah serius menggarap panas bumi menjadi sebuah energi untuk mencukupi kebutuhan listrik. Tidak tanggung-tanggung, dana sosialisasi sudah digelontorkan ratusan juta. Sayangnya, dana itu banyak dipertanyakan, karena sejumlah warga yang tinggal persis di bawah Gunung Ciremai merasa tidak pernah tahu anggaran fantastis itu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuningan Drs Apang Suparman mengakui pihaknya mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi, terutama kepada warga yang berada di kaki Gunung Ciremai. Adapun dana yang alokasikan sejak tahun 2011 bervariasi. “Iya ada dana untuk sosilisasi yang dianggarkan oleh pemerintah sejak tahun 2011,” ujarnya kepada Radar, Kamis (20/3). Mantan Kabag Keuangan Setda Kuningan ini membeberkan, dana yang dialokasikan bervariasi, untuk tahun 2011 sebanyak Rp175 juta, tahun 2012 Rp100 juta, tahun 2013 naik lagi Rp175 juta dan tahun 2014 ini sebesar Rp200 juta. Total jumlah dana sebesar Rp650 juta. “Untuk dana tahun ini belum terserap karana APBD baru disahkan belum lama ini. Mengenai dana sosialisasi kami pasti akan melaporkan kepada Sekda untuk yang tahun ini, karena yang sebelumnya sudah terserap. Terkait mekanisme ada di Dinas SDAP,” tutur Apang. Sebelumnya, Kadis SDAP Drs H Amirudin mengakui, pihaknya sudah melakukan sosialisasi sejak 2011 lalu. Bahkan, pada tahun ini sudah ada delapan desa yang berada di bawah kaki gunung yang dibawa untuk studi banding ke Kawah Kamojang. “Kami bawa mereka agar bisa melihat langsung bagaimana warga yang dekat dengan kawasan PLTP,” tandasnya. Ternyata, dari penelusuran Radar, jejak dana sosialisasi itu masih misterius. Selain peruntukan, banyak desa yang berada di bawah kaki gunung tidak diajak sosialisasi, seperti Desa Setianegara, Kecamatan Cilimus. Menurut Kades Setianegara, H Tono Hartono mengaku, wilayah yang dipimpinnya dengan luas 280 Ha dan persis di bawah kaki gunung, hingga saat ini belum pernah menerima sosialisasi dari pemerintah terkait rencana pemanfatan panas bumi. Ia sendiri masih bingung dengan masalah ini karena masih simpang siur. “Saya justru ingin bertanya yang benar yang mana? Apakah benar gunung dijual? Atau hanya panas bumi saja. Berikan penjelasan kepada kami. Terus kalau memang benar ada anggaran, ke mana?” pungkasnya. (mus)

Sumber: