Kemenkes Gelontorkan Anggaran Rp4,7 Triliun untuk Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis

JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Guna mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis, Kementerian Kesehatan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun.

Artinya, anggaran yang dialokasikan mengalami peningkatan, karena sebelumnya hanya Rp 1,4 triliun.

"Anggarannya Rp 4,7 triliun. Jadi masing-masing kabupaten dan kota ada anggarannya," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Rabu 22 Januari 2025.

Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi menambahkan, bahwa anggaran yang dialoikasikan tersebut itu sudah direncanakan sejak tahun lalu.

BACA JUGA:Membina Anak yang Bermasalah dengan Hukum, Polresta Cirebon Gelar Pesantren Kilat

BACA JUGA:Presiden Prabowo: Acara Seremonial Pemerintah Dilakukan Sederhana dan Perjalanan Dinas Dipangkas 50 Persen

BACA JUGA:Sepakat, Pelantikan Kepala Daerah Terpilih di Pilkada Serentak 2024 Berlangsung 6 Februari 2025, Kecuali…

Awalnya anggaran dialokasikan sebesar Rp 1,4 triliun. Tetapi, Prabowo Subianto setuju penambahan anggaran Rp 3,2 triliun dari APBN 2025 untuk pemeriksaan kesehatan gratis masyarakat, sehingga mencapai Rp 4,7 triliun.

"Jadi yang Rp 3,2 triliun itu masuk ke APBN, tetapi APBN akan disalurkan ke daerah juga. Jadi untuk pelaksanaan di puskesmas-puskesmas," tutur Maria.

Pemeriksaan kesehatan gratis tersebut tidak hanya bisa dilakukan di puskesmas saja. Kemenkes juga akan melibatkan klinik swasta yang terakreditasi untuk menjalankan program tersebut.

"Lalu mungkin juga klinik-klinik yang ada yang sudah diakreditasi itu bisa juga menyelenggarakan, tetapi nanti koordinasinya di Dinas Kesehatan setempat," ucapnya.

BACA JUGA:Ignasius Jonan, Susi Pudjiastuti Hingga Bey Machmudin Akan Dijadikan Tim Ahli Dedi Mulyadi

BACA JUGA:Baznas Kota Cirebon Tetapkan Nilai Zakat Fitrah, Segini Besarannya

Terkait waktu pelaksanaan program tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin  kembali menjelaskan jika pelaksanaan program skrining kesehatan gratis menunggu pelantikan kepala daerah yang baru.

Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan dukungan penuh dari kepala daerah yang akan menjabat.

“Kepala daerahnya kan bakal diganti. Kalau kita jelasin ke kepala daerah yang lama, kemudian diganti, kita mesti ngulang lagi.”

“Jadi waktu itu usulannya kita tunggu dahulu sampai mereka dilantik,” jelasnya.

BACA JUGA:Pusat Grosir Cirebon Bertahan: Begini Cara PGC Hadapi Tantangan Bisnis di Era Digital

Budi menyebutkan  Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar kick off program ini dilaksanakan pada Februari 2025.

Namun, jadwal peluncuran akan disesuaikan setelah kepala daerah yang baru resmi dilantik. Menurut rencana, pelantikan kepala daerah akan berlangsung pada 10 atau 12 Februari 2025.

Budi mengungkapkan keberhasilan program MCU gratis sangat bergantung pada dukungan kepala daerah.

Pengalaman saat pandemi Covid-19 menunjukkan program kesehatan memerlukan kolaborasi erat dengan pemerintah daerah untuk memastikan efektivitas pelaksanaan.

BACA JUGA:Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2024 di Cirebon Nyaris Rp300 Miliar

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menekan angka kematian akibat penyakit mematikan, seperti jantung, strok, dan diabetes.

Melalui program skrining kesehatan gratis, pemerintah berharap dapat mendeteksi penyakit sejak dini, sehingga penanganan lebih cepat dan efektif. (*)

Sumber: reportase