Pengembalian Ijazah Siswa Diapresiasi DPR-RI

Anggota DPR RI Herman Khaeron-Dedi Haryadi-radarcirebon.com
RADARCIREBON.COM -Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi kebijakan sejumlah sekolah yang mulai mengembalikan ijazah siswa yang sebelumnya tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap hak pendidikan siswa, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dan pengembalian ijazah ini merupakan instruksi Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi (KDM).
Anggota DPR RI Herman Khaeron kepada RadarCirebon.Com mengungkapkan, kebijakan tersebut sejalan dengan semangat pemerataan akses pendidikan di Indonesia.
“Ijazah adalah hak setiap lulusan (alumni), dan tidak boleh dijadikan jaminan atas tunggakan biaya. Kami mengapresiasi sekolah-sekolah yang telah mengembalikan ijazah siswa,” ujarnya dalam keterangan pers tertulis yang diterima RadarCirebon.Com, Jumat (30/1/2025).
BACA JUGA:Wajib Tahu, Buah Terbaik untuk Menjaga Kesehatan Liver Menurut Penelitian Para Ahli
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, DPR RI juga mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan semua sekolah mengikuti aturan yang melarang penahanan ijazah.
"Selain itu, diusulkan adanya solusi konkret seperti bantuan pendidikan atau mekanisme pembayaran yang lebih fleksibel bagi siswa yang mengalami kesulitan ekonomi,"katanya.
Politisi yang akrab disapa Kang Hero ini meminta seluruh sekolah di daerah pemilihannya (Dapil 8) yang mencakup Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Indramayu untuk segera menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut agar ijazah yang sempat tertahan segera dikembalikan.
"Sekolah harus tetap menjaga keberlangsungan operasionalnya. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah menghendaki tidak ada penahanan ijazah, maka harus ada anggaran khusus sebagai kompensasi untuk sekolah. Pemda perlu mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan begitu, hak siswa tetap terpenuhi, sementara sekolah tetap bisa menjalankan kegiatannya dengan baik,"ucapnya.
BACA JUGA:Pengendara Motor Wajib Tahu, Waspadai Aquaplaning saat Musim Hujan
Menurut Kang Hero, masalah penahanan ijazah memang kerap menjadi polemik di berbagai daerah.
"Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret agar akses pendidikan yang adil dan merata dapat terwujud tanpa menghambat masa depan para lulusan,"pungkasnya. (rdh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: