Pesan Penting Sri Mulyani untuk Para Kepala Daerah saat Retret di Magelang

RADARCIREBON.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani memyampaikan pesan penting kepada para kepala daerah saat melaksanakan retret di Magelang, Jawa Tengah.

Pesan dari Sri Mulyani berkaitan dengan anggaran. Menteri Keuangan RI itu mengajak para kepala daerah mengoptimalkan penggunaan APBN dan APBD untuk pembangunan di daerah masing-masing.

Ditemui wartawan usai memberikan materi retret di Kompleks Akmil Magelang, Minggu malam, 23 Februari 2025, Sri Mulyani mengatakan bahwa dia memberikan pembekalan kepada para kepala daerah soal APBN dan APBD.

"Materi yang saya sampaikan mengenai APBN dan peranannya dalam pengelolaan negara, serta bagaimana APBN dan APBD dapat mendukung pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pengurangan kemiskinan," katanya, dilansir dari Beritasatu.com.

BACA JUGA:Jangan Anggap Sepele, Ini Dia Efek Negatif Mata Kering Akibat Main Gadget

BACA JUGA:Como Kalahkan Napoli, Anao Asuh Antonio Conte Gagal ke Puncak Klasemen

Lebih lanjut dia berharap, materi mengenai kebijakan anggaran negara serta pertumbuhan ekonomi berhasil mencerahkan para kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan walikota.

Menurut dia, para kepala daerah harus bersaing dengan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi mendorong Indonesia Emas.

"Kepala-kepala daerah diharapkan terus melakukan sinergi dan koordinasi agar dampak dari pengelolaan APBN dan APBD bisa optimal dan dimaksimalkan," imbuhnya.

Menurut Sri Mulyani, para kepala daerah sangat antusias mengikuti pembekalan. Dia menerima banyak pertanyaan khususnya mengenai pelaksanaan instruksi presiden dan efisiensi anggaran.

BACA JUGA:Duh Ngeri, Hacker Masih Bisa Bobol Akun Gmail Walau Sudah Pakai Kode Verifikasi

BACA JUGA:3 Remaja Mabuk dan Bersajam Diamankan Tim Maung Presisi Polres Cirebon Kota

Menurut Sri Mulyani, pemerintah daerah dan pusat harus bersama-sama dan bersinergi dalam melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran. Lebih dari itu, para kepala daerah harus bisa memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tetap berjalan.

"Pertanyaan yang banyak diajukan berkaitan dengan pelaksanaan Inpres, efisiensi anggaran, dan bagaimana daerah dapat berkontribusi. Mereka juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan spesifik mengenai formula bagi hasil, proyek infrastruktur, dan aspirasi lainnya," jelasnya. 

Sumber: