Ribuan Rutilahu Belum Tersentuh, Pemkot Diguyur Anggaran Rp600 M

LEMAHWUNGKUK– Ribuan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kota Cirebon masih belum tersentuh perbaikan. Hal ini karena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Meskipun mendapat bantuan dari Provinsi Jawa Barat hingga pemerintah pusat, namun, ribuan rutilahu tetap belum tersentuh. Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) mengguyur Kota Cirebon hingga Rp600 miliar. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Agung Laksono mengatakan bantuan untuk rutilahu di Kota Cirebon hanya mencapai 250 unit dengan nilai total Rp1,857 miliar. Jumlah tersebut merupakan bagian kecil dari bantuan yang diberikan 12 Kementrian yang berada dibawah koordinasi Kemenkokesra. Pasalnya, total dana bantuan mencapai Rp600 miliar untuk Kota Cirebon dalam satu tahun. Jumlah itu untuk bantuan di 12 sektor. Meliputi pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan. Bantuan tersebut, sudah jelas sumber sasarannya berdasarkan nama dan alamat atau dalam istilah disebut by name by address. “Kami baru bisa memberikan 250 bantuan rutilahu masing-masing Rp7,5 juta. Ke depan akan bertahap diberikan lagi. Masih ada ribuan rutilahu di Kota Cirebon ini,” terangnya saat peresmian Gerbang Kampung di Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kamis (3/4). Seluruh Indonesia, akan ada 550 daerah yang menjadi Gerbang Kampung. Hasil akhirnya, setiap kementrian memiliki program untuk kota/kabupaten dalam satu sistem dan sinergitas. Selama ini, ujar Agung Laksono, program bantuan tersebar dan terpencar tidak beraturan. Kemenkokesra, bertugas menyatukan 12 kementrian itu menjadi satu nada dan satu langkah. Hal ini, akan membawa dampak percepatan pembangunan. “Ini tidak menambah anggaran baru. Tetapi menyatukan bantuan dari 12 kementrian itu,” terangnya. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Cirebon, Drs Ferdinan Wiyoto MSi mengatakan, ada 5634 proposal bantuan rutilahu sepanjang tahun 2013 lalu. selanjutnya, Dinsosnakertrans melakukan audit dan mengajukan anggaran sesuai dengan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) sebanyak 4725 rutilahu. Jumlah itu, berdasarkan data hingga 19 Juli 2013 lalu. “Pendataan 2013 dapat dicairkan tahun ini,” terangnya, Kamis (3/4). Dari jumlah pengajuan sebanyak 4725 bantuan rutilahu tersebut, tahun 2014 ini hanya turun untuk 290 rutilahu dari APBD Kota Cirebon. Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah memberikan bantuan sebanyak 400 rutilahu. Ditambah dari Kemenkokesra 250 rutilahu. Sehingga, kata Ferdinan, total rutilahu yang diperbaiki mencapai 940 rutilahu. Jumlah itu, jauh dari angka pengajuan yang disampaikan pada 2013 lalu. Meskipun demikian, lanjutnya, Dinsosnakertrans terus mengajukan upaya menambah anggaran rutilahu ke Provinsi maupun pemerintah pusat. Termasuk, mengusulkan agar memaksimalkan APBD Kota Cirebon yang setiap tahunnya terus meningkatkan anggaran untuk rutilahu. Di samping itu, ujar Ferdinan, Dinsosnakertrans akan membuat grand design untuk menyelesaikan persoalan rutilahu di Kota Cirebon. Dengan target dalam lima tahun kedepan sudah dapat diselesaikan seluruhnya. “Harapan kami, 2018 nanti rutilahu akan selesai di Kota Cirebon,” harapnya. Langkah lainnya, akan memberikan stimulasi dan motivasi di setiap kelurahan untuk mengurangi rutilahu. Tidak hanya itu, Dinsosnakertrans akan melakukan pendekatan ke perusahaan untuk memberikan program Corporate Sosial Responsibility (CSR). Dinsosnakertrans, akan mengajukan kerjasama PNPM dengan DPUPESDM. Tujuannya, agar tidak ada tumpang tindih dengan Dinsosnakertrans dalam pendataan rutilahu. (ysf)

Sumber: