KPU Jamin Logistik Pemilu Siap

*Kelompok Ekstrimis Menyebar ke Lokasi Pencoblosan JAKARTA - Kurang dari 48 jam lagi, pemilu legislatif digelar secara serentak di seluruh penjuru tanah air. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan seluruh persiapan untuk menggelar hajatan pesta demokrasi lima tahunan itu akan siap pada waktunya, khususnya yang berkaitan dengan pendistribusian logistik. Hari ini yang merupakan H-1 pelaksanaan pemilu, menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, logistik harus sudah sampai di Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang berada di setiap kelurahan. \"Kami memastikan pada satu hari jelang pemungutan suara, posisi semua perlengkapan sudah siap,\" kata Husni di kantor Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, kemarin (7/4). Dia mengatakan, dalam pendistribusian logistik pemilu, KPU memprioritaskan pada daerah terpencil dan sulit terjangkau. Dengan cara itu, penyaluran kebutuhan untuk pencoblosan itu bisa efektif dan tepat waktu. Meski begitu, Husni mengakui masih ada ketidaksempurnaan dalam distribusi logistik itu. Misalnya, beberapa daerah merasa kekurangan logistik. Namun, kata dia, hal itu bisa disebabkan beberapa faktor, seperti kendala dalam proses pengiriman, maupun proses monitoring yang kurang optimal. Selain itu, juga ditemukan adanya surat suara yang rusak. Namun, mantan komisioner KPU Sumbar itu membantah jika temuan di beberapa daerah itu karena surat suara sudah tercoblos. \"Logistik rusak itu karena pelipatannya, karena tertekan, sehingga seakan-akan sudah tercoblos,\" tegas Husni. Dia menyatakan, akan mengupayakan bahwa surat suara yang rusak tersebut segera diganti. \"Kita upayakan dengan sungguh-sungguh,\" tandas Husni. Di tempat yang sama, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengharapkan seluruh masyarakat untuk bekerjasama mewujudkan pemilu yang berlangsung damai dan tertib. Dia tidak menampik jika ada beberapa daerah yang perlu mendapat perhatian seiring dengan perkembangan dinamika di sana. Namun secara umum, Djoko menilai keamanan kondusif. \"Masih banyak tahapan pemilu ke depan yang harus dijaga,\" katanya. Djoko mengatakan, ketidakpuasan atas hasil pemilu sangat mungkin terjadi. Namun dia mengingatkan, pihak-pihak yang tidak puas bisa menempuh jalur penyelesaian sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. \"Salurkan melalui aturan dan mekanisme ke lembaga yang tepat, hindari tindakan main hakim sendiri dan kekerasan,\" ujar mantan Panglima TNI itu. Pimpinan partai politik peserta pemilu, lanjut dia, juga diharapkan bisa mengendalikan simpatisan atau pendukungnya agar tidak melakukan tindakan anarkis. Di bagian lain, sorotan agar ada jaminan keamanan juga disampaikan pihak parpol. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo meminta aparat keamanan untuk melakukan langkah-langkah antisipasitif terhadap meningkatnya tindak kekerasan menjelang atau pasca hari pemungutan suara. Potensi kekerasan itu, kata dia, hadir dalam berbagai bentuk. \"Bisa benturan antar massa pendukung, perusakan posko, intimidasi terhadap pemilih, maupun intimidasi terhadap penyelenggara pemilu,\" kata Tjahjo. Dia mengharapkan, aparat keamanan menjalankan tugas dan tanggung jawab konstitusional dari negara dengan profesional dan tidak memihak. \"Sehingga, pemilu 2014 benar-benar bisa berjalan secara jujur dan adil,\" kata anggota Komisi I DPR itu. PDIP juga meminta KPU sebagai penyelenggara pemilu menjamin setiap warga negara yang memiliki hak pilih bisa menggunakan hak konstitusionalnya itu. Pasalnya, muncul di beberapa daerah kekhawatiran terhadap ketidaksiapan penyelenggara pemilu. Misalnya yang berkaitan dengan surat suara yang belum terdistribusikan ke TPS-TPS, tidak siapnya TPS, tertukarnya surat suara, ketersediaan surat suara cadangan terutama bagi pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih, sampai pada keamanan kotak suara. WASPADA KELOMPOK GARIS KERAS Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan bahwa pihaknya menjamin agenda pemilihan umum (Pemilu) 2014 besok (9/4) akan berlangsung damai. Pun demikian, Sutarman memperingatkan adanya kelompok garis keras yang menyebar ke sejumlah daerah Pemilu. Namun, hal tersebut telah diantisipasi oleh pihaknya dengan menerjunkan tim intelijen untuk mencegah terjadinya percobaan perusuhan saat hari H pencoblosan. \"Semoga tidak sampai untuk menggagalkan pemilu. Kelompok garis keras menyebar ke daerah Pemilu. Kita sudah memonitor sumbernya dari mana sudah kita telusuri, sehingga tidak ada upaya-upaya mengganggu pemilih,\" terang Sutarman di Rupatama Mabes Polri, kemarin (7/4). Kendati demikian, Sutarman tidak lantas takabur. Dia mengatakan bahwa Polri tetap bersiaga penuh dengan memprediksi kemungkinan yang terburuk. \"Sehingga Polri menyediakan tahapan pemilu sampai dengan kontijensi. Tapi kita berusaha untuk tidak ada kerusuhan. Hingga kini tidak ada tanda-tanda kerusuhan,\" ujar Sutarman. Dia menyebutkan pula sejumlah daerah Pemilu yang memiliki tingkat kerawanan pecah konflik tertinggi dibandingkan daerah lainnya. Di antaranya, Papua, DI Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Lampung. Selain itu, juga di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang menurut Sutarman masih terdapat kelompok garis keras yang pernah berupaya menggagalkan proses pilkada di sana. \"Jawa, Medan, Sumatera Selatan (Sumsel), seperti sebelumnya kita sudah siapkan pengamanan Pemilu. Kita ambil dari peta kerawanan Pemilukada,\" ucap Sutarman. Dalam konferensi pers sebelumnya, Sutarman juga menyatakan bahwa Mabes Polri telah menerjunkan 248.524 personil berdasarkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dan tingkat kerawanannya. Mereka bertugas mengamankan 545.778 TPS yang dibagi ke dalam level normal, rawan 1, dan rawan 2. Sementara satuan pengamanan yang diterjunkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membantu Polri di daerah rawan konfik sebanyak 30 ribu personil. \"Kekuatan Polri tidak akan cukup untuk mengamankan Pemilu. Kalau tidak cukup, saya minta bantuan TNI. Mereka saya minta dalam rangka tindakan polisionir, mempertebal pengamanan, bukan pembagian sektor pengamanan,\" terang Sutarman. (dil/JPNN/fal/dod)

Sumber: